BRIEF.ID – Pakar Filsafat Profesor Franz Magnis Suseno SJ yang akrab disapa Romo Magnis menegaskan, tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak tertentu, membuat Presiden menyerupai pimpinan organisasi mafia.
Dia menegaskan itu saat memberi keterangan dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Menurut dia, Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada hal khusus yang dituntut dari seorang Presiden dari sudut etika.
Selain itu, seorang presiden harus menunjukkan kesadaran, bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa.
“Segala kesan bahwa dia menggunakan kekuasaan untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya adalah fatal,” kata Romo Magnis.
Disebutkan, seorang presiden adalah milik semua bukan hanya milik mereka yang memilihnya. Kalau pun dia berasal dari satu partai, ketika menjadi presiden segenap tindakannya harus demi keselamatan semua rakyat.
Romo Magnis mengingatkan, wawasan Presiden Republik Indonesia (RI) dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan UUD 1945.
Dikatakan, seorang Presiden tidak cukup asal tidak melanggar hukum, karena seorang presiden begitu berkuasa. Presiden bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan, hidup dan mati seseorang.
“Agar kita mempercayakan diri kepada orang yang begitu berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia, seorang presiden harus membuktikan dirinya orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur dan adil. Dari seorang penguasa tertinggi dituntut standar itu,” tukasnya.
Pada kesempatan itu, Romo Magnis menyampaikan, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, bahwa pemilu pun tidak lepas dari prinsip etika. Seluruh hal terkait pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan, proses, penentuan hasil pemilu harus sesuai etika.
“Memastikan hasilnya menjamin bahwa tiap warga negara bisa memilih apa yang mau dipilihnya, serta hasil pemilu memang persis apa yang dipilih para pemilihnya sendiri,” katanya.
Dijelaskan, masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum yang adil dan bijaksana.
Jika penguasa bertindak bukan atas dasar hukum, demi menguntungkan kelompok, kawan, dan keluarganya sendiri, maka motivasi rakyat menaati hukum akan hilang. Akibatnya, hidup di tengah masyarakat tidak lagi aman, negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan mirip dengan wilayah kekuasaan mafia.
