BRIEF.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai melakukan pendataan lahan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
“Saat ini, kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan. Nanti kita cek status tanahnya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Menurut dia, pendataan yang dilakukan pihaknya turut mencakup lahan sitaan yang sudah diselesaikan, termasuk lahan yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Suyus menyampaikan, jika lahan yang diinventarisasi terbukti merupakan milik pemerintah, maka pembangunan program 3 juta rumah bagi masyarakat dapat segera dilakukan.
“Apabila dari pendatanaan ternyata tanah-tanah itu dimiliki oleh negara, bisa segera kita lakukan pembangunan (program 3 juta rumah),” ungkap Suyus.
Saat ini, lanjutnya, Kementerian ATR sudah melakukan koordinasi awal dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan terkait penataan satu juta rumah di Daerah perkotaan yang dimulai dari wilayah Jakarta.
Semua akan dimulai dari aset-aset pemerintah yang ideal, yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah. Di kawasan perkotaan, pembangunan rumah cenderung dalam bentuk high-rise building, atau apartemen.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam Asta Citanya menetapkan untuk menjamin adanya rumah murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat Indonesia.
Salah satu cara tersebut ditempuh melalui pembangunan tiga juta rumah per tahun, dengan rincian dua juta rumah di pedesaan, dan satu juta rumah di perkotaan.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan pembangunan rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo turut bisa memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.
