BRIEF.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, posisi PDI Perjuangan dalam pembahasan Revisi Undang Undang (RUU) TNI adalah jelas. PDI Perjuangan berperan untuk meluruskan aturan yang selama ini kurang sesuai dengan tatanan yang berlaku.
Penegasan itu disampaikan Puan menjawab kritikan masyarakat terkait posisi kader PDI Perjuangan Utut Adianto sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI, yang dikhawatirkan akan mengembalikan dwifungsi TNI.
“Kehadiran PDI Perjuangan justru untuk meluruskan. Jika ada hal-hal yang kami anggap tidak sesuai, kami akan luruskan,” kata Puan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Puan tidak menampik bahwa pembahasan RUU TNI pernah ditolak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia mengatakan, pimpinan DPR dan Komisi I sudah menjelaskan secara rinci mengenai proses pembahasan RUU TNI, yang dinilai kontroversial.
“DPR menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam hal pembahasan RUU TNI ini. Bagi kami yang akan diputuskan nanti Insyaallah adalah yang terbaik buat bangsa dan negara,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, DPR telah memutuskan untuk memasukkan RUU TNI ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. (nov)
