BRIEF.ID – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 164,4 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk mendukung peningkatan pelaksanaan program ketahanan pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), mengatakan bahwa pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan pada RAPBN 2026 sebesar Rp 757,8 triliun, dan Rp 22,7 triliun untuk Bulog.
“Secara keseluruhan Rp 164,4 triliun akan kita alokasikan di 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu kita akan mengalokasikan Rp 22,7 triliun untuk Bulog dalam melakukan tugasnya,” kata Prabowo.
Ia berharap ketahanan energi makin diperkuat seiring meningkatkan produksi minyak dan gas (migas).
“Perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa, produksi minyak dan gas kita, kita tingkatkan,” ujar dia.
Pada kesempatan itu, Prabowo secara khusus meminta Indonesia menjaga harga energi dan memelopori transisi energi bersih.
“Harga energi kita jaga, dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil dan tepat sasaran, bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu,” kata dia.
Sementara itu, di sektor pendidikan Prabowo mengatakan jumlah Rp 757,8 triliun adalah terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Angka itu, lanjutnya, menandai bahwa sektor pendidikan merupakan instrumen penting untuk memberantas kemiskinan di negeri ini.
“Kita wujudkan pendidikan bermutu untuk SDM unggul yang berdaya saing global. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran,” katanya.
Disebutkan, anggaran itu juga akan dialokasikan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan menyelaraskan kurikulum Pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Pemerintah menyiapkan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. KIP untuk 1,2 juta mahasiwa dan peningkatan fasilitas sekolah kampus alokasinya sebesar Rp 150,1 triliun. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi, dan kesejahteraan guru dan dosen alokasinya Rp 178,7 triliun,” kata Prabowo.
Selain itu, tunjangan profesi guru non-PNS dan ASN daerah akan disiapkan secara memadai pada anggaran pendidikan 2026. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda serta Garuda Transformasi akan diperkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin dalam meraih pendidikan terbaik.
Pemerintah juga mendorong penyaluran beasiswa LPDP yang lebih massif dengan destinasi perguruan tinggi di berbagai negara di dunia. (nov)
