BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. kemudian perizinan online single submission, dan pengadaan barang dan jasa melalui E-katalog,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Mendampingi Presiden Jokowi pada kesempatan itu, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengejaran dan penyitaaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif.
“Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya,” jelas Presiden Jokowi.
Pada kesempatan itu, mengingatkan kembali jajaran aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah, lanjutnya, tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparaat penegak hukum harus professional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Pemerintah mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaaikan, antara lain indeks demokrasi indonesia, indeks persepsi korupsi, indeks negara hukum, global competitiveness index, dan lain-lain. Indeks persepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri,” kata Presiden Jokowi.
