BRIEF.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhatikan berbagai hal terkait pelaksanaan tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Momentum waktu yang masih tersisa harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan Pemilu, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus kita selesaikan, mengatasi kendala-kendala yang ada, dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada,” kata Presiden Jokowi pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Acara bertema “Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024” diselenggarakan selama tiga hari hingga 3 Desember 2022. Hadir pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan sekitar 6.341 anggota KPU pusat maupun daerah.
Presiden Jokowi mengatakan, kendala-kendala yang ada harus secepatnya diselesaikan bersama. Selain itu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib membangun inovasi agar Pemilu semakin berkualitas dan hasilnya mendapat dukungan yang luas masyarakat.
“Ini penting. Legitimasi ini,” katanya.
Ia mengatakan, tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena KPU menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan kepala daerah (Pilkada), yaitu gubernur, bupati, dan wali kota.
Menurut Presiden Jokowi ada lima hal yang wajib diperhatikan KPU.
Pertama, Presiden Jokowi menekankan agar seluruh kegiatan di semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis.
“Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul,” ujarnya.
Kedua, Presiden mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU bahwa hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pemilu bisa menjadi hal politis. Untuk itu, ia memerintahkan agar sarana dan prasarana logistik disiapkan secara detail, serta pengadaannya dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat.
“Memang kondisi ini yang perlu kita siapkan. Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detail mengikuti, menyelesaikan, bisa menjadi persoalan di lapangan, menjadi keributan-keributan di lapangan. Selain itu juga, penting ini lakukan efisiensi dan transparansi sehingga semuanya terbuka,” kata dia.
Ketiga, Presiden mendorong agar dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) di setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Presiden meminta agar seluruh pelaksana tahapan dari paling bawah hingga paling atas dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan, agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik.
“Semua jajaran KPU harus menyadari besar dan pentingnya tugas untuk mengawal pesta demokrasi bangsa kita. Momentum berharga untuk menunjukkan komitmen dan integritas, menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara kita,” ujarnya.
Keempat, Kepala Negara mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang akan digelar dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian sehingga semua pihak termasuk penyelenggara pemilu harus memiliki perasaan yang sama mengenai ini.
“Pemilu 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh dengan kesuraman, kesulitan, ketidakpastian, di tengah kita bekerja keras untuk terus memulihkan ekonomi kita. Oleh sebab itu, saya titip KPU harus bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien, mengatur skala-skala prioritas yang memang harus,” tegasnya.
Kelima, Presiden Jokowi meminta KPU untuk memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat.
“Sejak awal mengajak para peserta pemilu untuk melakukan pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang berintegritas, dan menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang mencederai demokrasi: menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, politik uang dan yang lain-lainnya. Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba,” kata Presiden Jokowi.
No Comments