BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, berbagai praktik korupsi merajalela di lingkungan birokrasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perilaku korupsi yang mengakar itu menjadi masalah terbesar bangsa Indonesia yang tidak boleh ditutup-tutupi.
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,” kata Prabowo saat berpidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo mengungkapkan, pada awal tahun 2025, pemerintah telah mengidentifikasi dan menyelamatkan dana APBN sebesar Rp 300 triliun yang rawan dikorupsi, di antaranya biaya perjalanan dinas luar dan dalam negeri, anggaran alat tulis kantor, dan berbagai anggaran yang selama ini menjadi sumber bancakan.
“Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” tutur Prabowo.
Pada kesempatan itu, Prabowo secara khusus menyoroti fenomena “net outflow of national wealth” atau kebocoran kekayaan negara ke luar negeri. Menurutnya, bila kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berpotensi menjadi negara gagal. Pemerintah, akan mengambil langkah strategis yang mungkin tidak populer demi menyelamatkan kekayaan nasional.
Prabowo juga menyinggung distorsi ekonomi yang menyebabkan rakyat tidak sepenuhnya merasakan pertumbuhan ekonomi, meski rata-rata tumbuh 5% selama tujuh tahun terakhir. Ia menyebut masih banyak rakyat yang kelaparan, petani kesulitan menjual hasil panen, dan masyarakat kesulitan mengakses kesehatan.
Meski begitu, ia menyampaikan capaian positif, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,12% pada Kuartal II – 2025 dan realisasi investasi Semester I – 2025 mencapai Rp 942 triliun, naik 13,6% dari tahun sebelumnya.
“Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,” ujar dia. (nov)
