BRIEF.ID – Thailand dan Kamboja memutuskan untuk menghentikan permusuhan serta menyepakati gencatan senjata tanpa syarat, yang efektif mulai berlaku 28 Juli 2025 tengah malam.
Keputusan ini diprakarsai dalam pertemuan yang mediasi Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, selaku Ketua ASEAN serta dukungan diplomatik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Tiongkok.
“Alhamdulillah, dua negara sahabat ASEAN, Thailand dan Kamboja setuju menamatkan persengketaan melalui pelaksanaan gencatan senjata bermula tengah malam ini,” kata PM Anwar yang diunggah melalui akun X @anwaribrahim, yang dipantau di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
PM Kamboja, Hun Manet menyatakan dukungan penuh pada gencatan senjata yang dicetuskan oleh Malaysia dan berharap agar hubungan bilateral bisa kembali normal.
PM Sementara Thailand, Phumtham Wechayachai menerima gencatan senjata secara bersyarat dan menekankan pentingnya kesungguhan dari pihak Kamboja dalam menjalin negosiasi bilateral selanjutnya.
PM Anwar mengatakan, Malaysia selaku Ketua ASEAN menerima amanah besar bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk memantau dan pematuhan gencatan senjata atas permintaan kedua pihak.
Disebutkan, pendekatan damai ini mencerminkan semangat Piagam ASEAN yang berlandaskan sikap saling hormat-menghormati, penyelesaian melalui perundingan, dan penolakan kekerasan demi kemanusiaan.
“Kita mesti teguh mempertahankan perpaduan ASEAN agar rantau ini kekal sebagai antara wilayah paling aman, stabil dan makmur di dunia. Keamanan adalah asas kepada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serantau,” ujar PM Anwar.
Seperti diberitakan, latar belakang konflik dipicu bentrokan besar yang terjadi selama lima hari menjelang perjanjian gencatan senjata, menewaskan lebih dari 30 orang dan mengakibatkan lebih dari 200.000 jiwa mengungsi.
Selain itu, penggunaan artileri, tank, dan serangan udara F‑16 menambah eskalasi konflik di perbatasan, khususnya sekitar candi Ta Muen Thom (Preah Vihear) yang menjadi wilayah sengketa sejarah.
Malaysia, melalui Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menjadi tuan rumah dan mediator utama dalam perundingan ini.
Amerika Serikat, khususnya Presiden Donald Trump, memainkan peran diplomatik penting dengan memberi ultimatum, jika konflik berlanjut, AS akan menghentikan negosiasi perdagangan dan mengenakan tarif tinggi sekitar 36% mulai 1 Agustus 2025.
Pada perundingan itu, Tiongkok juga turut hadir pada tahap diplomasi sebagai mediator pendukung bersama Malaysia dan AS. (nov)
