BRIEF.ID – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengerahkan sebanyak 1.476 dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan ke 53 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia.
Ribuan akademisi itu ditugaskan untuk memetakan potensi ekonomi daerah, mengidentifikasi persoalan masyarakat, sekaligus menyusun rekomendasi yang dapat menjadi dasar lahirnya kebijakan dan investasi baru.
Para peserta yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 itu merupakan hasil seleksi ketat dari sekitar 10.000 orang pendaftar civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pembangunan kawasan transmigrasi harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan kajian di atas meja.
“Kalau Bapak, Ibu, dan Adik-adik tidak hadir di tiap sudut Indonesia, maka orang lain yang akan hadir. Karena itu, negara memfasilitasi kehadiran para Patriot (civitas akademika) untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Iftitah dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (27/7).
Iftitah menegaskan, para peserta tidak hanya menjalankan penelitian akademik. Mereka juga diminta berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memetakan potensi wilayah, mengidentifikasi berbagai tantangan pembangunan, serta merumuskan solusi berbasis data yang dapat diterapkan di kawasan transmigrasi.
Menurutnya, banyak kawasan transmigrasi memiliki sumber daya ekonomi yang besar, namun belum berkembang secara optimal karena masih menghadapi beragam persoalan.
“Pembangunan tidak cukup hanya dibahas di ruang kelas atau ruang rapat. Kita harus hadir, memahami persoalan secara langsung, lalu mencari jalan keluarnya bersama masyarakat,” katanya.
Ia berharap keterlibatan perguruan tinggi dapat menghasilkan inovasi yang mampu memperkuat perekonomian lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Menteri Iftitah mengingatkan sebagian persoalan di kawasan transmigrasi telah berlangsung selama puluhan tahun. Maka dari itu, peserta Tim Ekspedisi Patriot tidak dibebani untuk menyelesaikan seluruh persoalan dalam waktu singkat, melainkan menjadi bagian dari proses perubahan yang berkelanjutan.
“Persoalan yang sudah berlangsung puluhan tahun tentu tidak selesai dalam satu atau dua hari. Yang penting kita terus bergerak, terus mencari solusi, dan memastikan pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Program Tim Ekspedisi Patriot merupakan salah satu program unggulan dalam agenda 5T Kementerian Transmigrasi. Pemerintah berharap hasil kerja para peserta tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan inovasi, masuknya investasi, hingga lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
Temuan yang diperoleh di lapangan juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas kawasan, memperkuat usaha masyarakat, serta menghubungkan potensi daerah dengan teknologi, pasar, dan dunia investasi.
Libatkan Ratusan Perguruan Tinggi
Program Tim Ekspedisi Patriot memasuki tahun kedua penyelenggaraan setelah pertama kali digelar pada 2025. Pada TEP 2026, Kementerian Transmigrasi merekrut 1.476 peserta yang terdiri atas 246 ketua tim dan 1.230 anggota. Para ketua tim berasal dari kalangan akademisi dengan rincian 39 profesor, 158 doktor, dan 49 magister. Sementara anggota terdiri atas 214 lulusan magister, 937 sarjana, dan 79 sarjana terapan.
Seluruh peserta diseleksi sejak Mei 2026 dan berhasil lolos dari sekitar 10 ribu pendaftar. Sebelum diberangkatkan ke lokasi penugasan, mereka mengikuti pembekalan intensif selama lima hari.
Program ini melibatkan 10 perguruan tinggi mitra, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), IPB University, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Brawijaya (UB), serta didukung 155 perguruan tinggi nonmitra.
Sebanyak 1.476 anggota Tim Ekspedisi Patriot akan bertugas selama empat bulan, mulai 31 Juli hingga 27 November 2026, di 53 kawasan transmigrasi prioritas yang terdiri atas 41 kawasan prioritas nasional, dua kawasan prioritas Kementerian Transmigrasi, dan 10 kawasan transmigrasi di Papua.
Melalui program ini pemerintah berharap kawasan transmigrasi tidak hanya berkembang sebagai wilayah permukiman, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. (ayb)
