BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Pemerintah Indonesia konsisten menyelesaikan isu-isu strategis dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
“Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai, maka di akhir tahun ini IEU-CEPA bisa diselesaikan. Tinggal 1 perundingan lagi,” kata Airlangga.
Ia mengatakan, lima isu strategis itu harus segera diselesaikan agar perundingan IEU-CEPA dapat selesai akhir 2023.
Isu strategis pertama yang dibahas, kata dia, belanja atau pembelian pemerintah. Disebutkan, Uni Eropa meminta agar Indonesia melakukan belanja pemerintah secara terbuka.
“Indonesia mengusulkan bahwa kita akan menyiapkan positive list mana kita bisa berikan untuk akses daripada internasional,” lanjutnya.
Selanjutnya, terkait isu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Airlangga menuturkan bahwa posisi BUMN Indonesia saat ini ada yang mendapatkan penugasan khusus dan tidak. Dalam IEU-CEPA, Airlangga menuturkan bahwa BUMN dipertimbangkan untuk diberikan akses yang bersifat komersial.
“Untuk yang bersifat komersial berdasarkan business to business. Nah, ini sedang dalam perundingan juga. Jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial,” kata Airlangga.
Sementara itu, terkait bea keluar, Airlangga menyebut bahwa Indonesia tetap mengembangkan industri dalam negeri, sehingga tidak akan melepaskan bea keluar. Kemudian, terkait standardisasi produk berwawasan lingkungan, Indonesia meminta Eropa untuk membuka pasar lebih besar dalam hal tersebut.
“Nah di sini Indonesia menekankan bahwa pentingnya standardisasi seperti untuk furniture SVLK, untuk kelapa sawit ISPO atau RSPO,” kata Airlangga.
Terakhir, mengenai isu strategis mengenai penyelesaian perselisihan investasi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong agar penyelesaian perselisihan tersebut mengacu pada The International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID).
“Jadi kita tetap berkeras bahwa penyelesaian berbasis ICSID itu yang paling tepat untuk kita,” kata Airlangga.
