BRIEF.ID – PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai di DPR RI yang berkukuh menerapkan sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup, di mana masyarakat hanya memilih partai, pada Pemilu 2024 mendatang.
Selain menghemat waktu pelaksanaan Pemilu, proporsional tertutup juga menciptakan pesta demokrasi berbiaya rendah dan efisien.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, penerapan sistem proporsional terbuka mengakibatkan struktur anggota DPR cenderung didominasi figur berlatar belakang pengusaha.
Hal ini terjadi lantaran tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota dewan sebagai dampak penerapan sistem Pemilu proporsional terbuka.
“Ada kecenderungan struktur anggota dewan, banyak yang didominasi para pengusaha. Ketika kami menawarkan kepada para ahli untuk membangun Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, banyak yang mengatakan biaya untuk proporsional terbuka tidak sanggup,” kata Hasto di Jalan Baladewa, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2022).
Ia mencontohkan, Komisi I misalnya, membutuhkan pakar pertahanan hingga pakar diplomasi yang memperjuangkan kepentingan nasional. Selain itu, Komisi IV membutuhkan pakar di bidang pertanian. Namun, para pakar itu menyatakan tidak sanggup karena biaya politik yang tinggi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, biaya yang dibutuhkan seorang calon anggota dewan minimal Rp 5 miliar.
“Bahkan ada yang habis sampai Rp 100 miliar untuk menjadi anggota dewan miliar untuk menjadi anggota dewan,” ujar Hasto.
PDI Perjuangan, lanjutnya, adalah satu-satunya partai politik yang menyatakan sepakat dengan wacana penerapan sistem Pemilu tertutup. Jika sistem itu diterapkan, anggota DPR tidak lagi dipilih oleh masyarakat. Publik hanya akan mencoblos logo partai di surat suara, alih-alih calon anggota dewan.
