BRIEF.ID – Pelaku pasar dinilai masih membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) baru yaitu Purbaya Yudhi Sadewa setelah dilakukannya perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di 5 kementerian pada Senin (8/9).
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina sekaligus Ekonom Indef Ariyo Irhamna menyampaikan, pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi respon jangka pendek pelaku pasar di tengah fundamental ekonomi nasional yang solid.
Seiring reshuffle tak dipungkiri menimbulkan volatilitas di pasar saham Indonesia. IHSG bergerak melemah dan ditutup 100,49 poin atau 1,28% ke posisi 7.766,84 pada perdagangan Senin (8/9). IHSG berlanjut melemah 107,52 poin atau 1,38% ke posisi 7.659,52 pada perdagangan hari ini, Selasa (9/9), dengan frekuensi perdagangan saham sebanyak 1.346.528 kali transaksi , jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,09 miliar lembar senilai Rp13,20 triliun. Sebanyak 199 saham naik, 482 saham menurun, dan 121 tidak bergerak nilainya.
“Pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru. Penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respon awal terhadap ketidakpastian,” ujar Ariyo seperti dikutip Kantor Berita Antara dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/9).
Ariyo memproyeksikan terdapat dua kebijakan yang akan diambil Menkeu Purbaya. Di antaranya menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75-80 juta per tahun untuk mendorong ruang konsumsi masyarakat menengah ke bawah agar semakin luas.
Selain itu menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10%, dengan 1% ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP). “Dengan langkah itu, daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara,” ujar Ariyo.
Dia pun mengingatkan bahwa prioritas jangka pendek Menkeu harus fokus terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi, dengan diiringi upaya menjaga stabilitas fiskal dan sosial.
“Pergantian ini menjadi langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat,” katanya.
Ia juga berpendapat ada perbedaan ideologis yang jelas antara Menkeu sebelumnya dengan Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani dinilainya cenderung menekankan prinsip peran pemerintah yang minim dalam ekonomi dan menyerahkan sebagian besar dinamika pada mekanisme pasar.
Sementara itu, Presiden Prabowo lebih mendorong peran aktif dan optimal pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Menteri Keuangan yang baru harus benar-benar menjaga disiplin fiskal, agar APBN tidak berubah menjadi ‘ATM tanpa batas’ yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas,” ujar Ariyo.
Ia menilai, kecepatan implementasi kebijakan serta komunikasi yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan ke depan. Dengan menteri yang baru, Kemenkeu diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien.
Seperti diketahui, salah satu reshuffle yaitu penunjukan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati, yang mana Purbaya sebelumnya merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (lsw)
