BRIEF.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendorong perbankan yang beroperasi di dalam negeri ikut berpartisipasi mendanai proyek-proyek hilirisasi.
Menurut dia, keterlibatan perbankan dalam negeri, khususnya Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), juga telah dibahas dengan Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Kami akan memulai, tadi sudah rapat dengan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) dan kami sudah memulai, serta secara informal sudah kita komunikasikan, dan nanti secara formalnya betul-betul diatur agar didapatkan nilai tambahnya dan kepemilikan untuk negara,” kata Bahlil, di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Menurut dia, hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
“Mau tidak mau perbankan dalam negeri, terutama bank BUMN harus membiayai, itu arahan Bapak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi,” ujar Bahlil.
Dia menyampaikan, Kementersian ESDM sudah melakukan komunikasi dengan pihak perbankan terkait pembiayaan proyek hilirisasi, dan mendorong agar proyek hilirisasi diprioritaskan untuk didanai perbankan nasional.
Bahlil menyampaikan, proyek-proyek hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan green economy, tetapi juga memiliki waktu balik modal (break-event point) yang relatif cepat dibandingkan dengan sektor konsumsi.
Sebagai informasi, ketentuan tentang perbankan dan lembaga keuangan nonbank dalam negeri turut serta membiayai proyek hilirisasi di Indonesia, telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
Melalui Kepres tersebut, pemerintah berupaya untuk menciptakan sumber-sumber pembiayaan proyek hilirisasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), seperti pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau nonperbankan.
“Jadi semua perbankan, baik BUMN maupun swasta, selama mau beroperasi di Republik Indonesia, harus ikut aturan main kita, termasuk dalam pembiayaan proyek hilirisasi,” ungkap Bahlil.
Dengan demikian, proyek hilirisasi tidak bergantung pada APBN, sehingga APBN dapat difokuskan pada program-program lain, seperti makan bergizi gratis, urusan kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.
