Browsing Tag

Perbankan

News

Presiden: Indonesia Harus Jadi Pusat Keunggulan Ekonomi Syariah di Tingkat Global

October 28, 2020

Jakarta – Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi luas untuk dikembangkan lebih jauh. Ekonomi dan keuangan syariah itu nyatanya tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi juga dilirik oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat mengingat potensi yang dimilikinya.

Untuk itu, melalui sambutannya dalam pembukaan acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia harus cepat menangkap adanya peluang dan potensi tersebut.

“Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini dengan mendorong akselerasi, percepatan, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global,” ujarnya dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 28 Oktober 2020.

Di dalam negeri, Indonesia telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menyambut peluang itu dengan mengupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sejumlah strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu di antaranya ialah penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Islamn, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan ekonomi digital.

Presiden mengatakan, penyelenggaraan ISEF ini dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah lebih jauh dengan membuat peta jalan yang jelas dan detail serta menentukan langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan.

“Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini pemerintah memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa ini,” tuturnya.

Sejak beberapa waktu lalu, pemerintah sendiri telah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat bawah, yakni dengan mengembangkan bank mikro di berbagai tempat di wilayah Indonesia yang bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren maupun organisasi keagamaan yang ada. Dengan cara itu, Kepala Negara berharap agar industri keuangan syariah dapat menjadi instrumen keuangan alternatif untuk memajukan ekonomi rakyat.

Selain itu, pengembangan ekonomi syariah yang berbasis sektor riil, padat karya, dan industri halal juga sangat potensial untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru. Terlebih, negara kita memiliki banyak sekali produk halal unggulan dengan beberapa di antaranya yang telah mendunia.

“Negara kita punya banyak produk halal unggulan. Produk makanan, kosmetika, juga fesyen. Untuk fesyen kita bahkan punya cita-cita menjadi pusat fesyen muslim dunia,” kata Presiden.

Namun, saat ini, potensi besar dalam industri halal tersebut tampak belum tergarap dengan baik. Untuk itu upaya pengembangan yang integratif dan komprehensif harus terus dilakukan dengan membenahi ekosistem industri syariah, menyederhanakan regulasi agar lebih efektif dan efisien, serta mempersiapkan sumber daya manusia pendukungnya dengan baik.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia saya harapkan dapat mewujudkan diri sebagai center of excellence hub perekonomian syariah di tingkat global,” tandasnya.

News

Meski Pandemi, Industri Keuangan dan Pasar Modal Syariah Tetap Tumbuh Signifikan

October 6, 2020

MJakarta (05/10)- Pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia tetap positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari dominasi pasar saham syariah pada sisi volume, frekuensi, dan nilai transaksi. Hingga awal Oktober 2020, nilai transaksi saham-saham syariah di pasar modal Indonesia mencapai Rp3.953 miliar, setara 64,31% dari nilai total transaksi yakni Rp6.146 miliar.

Torehan tersebut menunjukkan besarnya daya tahan dan potensi perkembangan industri keuangan dan pasar modal syariah di Tanah Air. Kinerja terjaga industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia juga ditunjukkan PT Bank BRIsyariah Tbk. 

Buktinya, hingga Agustus lalu BRIsyariah berhasil mencatat kenaikan perolehan laba bersih sebesar 158,46% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp168 miliar. Pertumbuhan ini ditopang naiknya pendapatan dari penyaluran dana BRIsyariah sebesar 19,75% yoy menjadi Rp1,94 triliun.

Menurut Direktur Operasional BRIsyariah Fahmi Subandi, pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia ke depannya bisa lebih masif lagi. Keyakinan ini muncul karena Indonesia memiliki modal besar yakni jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Potensi pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah terlihat dari masih kecilnya market share perbankan syariah dibanding bank-bank konvensional yakni sebesar 6,18% per semester I/2020. Angka ini menunjukkan bahwa pasar industri perbankan syariah baru melayani 6% dari seluruh nasabah pengguna layanan perbankan di Indonesia.

“Kita memiliki ruang tumbuh besar untuk menggarap sektor-sektor yang sekarang masih dipegang bank konvensional. Apalagi saat ini pemerintah juga semakin menunjukkan dukungannya terhadap industri keuangan syariah dengan menerbitkan beberapa regulasi baru, dan menguatkan peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),” ujar Fahmi dalam Workshop Perbankan Syariah bertema Memacu Literasi Keuangan Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (5/10/2020).

Salah satu cara yang bisa ditempuh perbankan syariah untuk mewujudkan potensi tersebut adalah memberanikan diri untuk melantai di pasar modal syariah. Keberadaan perbankan syariah di lantai bursa dapat menjadi solusi untuk memperbesar struktur permodalan dan pendanaan, yang berujung pada meningkatnya kinerja perusahaan ke depannya.

Contoh kesuksesan bank syariah yang melantai di bursa bisa dilihat dari pengalaman BRIsyariah. Sejak melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Pasar Modal Syariah 2018, BRIsyariah selalu menorehkan kinerja positif dan pertumbuhan di atas rata-rata.

Pertumbuhan nilai aset, pembiayaan, kecukupan modal (Capital Adequacy Rasio/CAR) hingga pendanaan murah (CASA) BRIsyariah sejak 2018 selalu di atas raihan sebelum bank ini melantai di bursa. Kenaikan berkesinambungan ini juga tetap terjadi selama pandemi Covid-19.

“Nilai aset kami sebelum IPO tumbuh rata-rata 14% dalam kurun 3 tahun ke belakang. Pasca IPO nilai pertumbuhannya 16% lebih. Pembiayaan yang sebelumnya tumbuh rata-rata satu digit sekarang bisa dua digit secara tahunan. Komposisi dana murah kami juga tumbuh dari sebelumnya 30% sekarang menjadi 50% lebih. Ini bermanfaat karena peningkatan CASA menandakan efisiensi yang tumbuh dari penurunan biaya dana,” ujar Fahmi.

Fahmi lantas mengajak seluruh pelaku industri keuangan syariah—khususnya perbankan—untuk segera mengikuti jejak BRIsyariah melantai di bursa. Diferensiasi sumber pendanaan dengan memanfaatkan keberadaan pasar modal syariah menjadi hal penting yang harus dilakukan, agar perbaikan tata kelola bisa lebih baik lagi dilakukan perbankan syariah.

“Dengan masuk bursa memberi pengalaman kami untuk memperbaiki struktur permodalan. Ada juga tantangan lain yang akhirnya harus kami ikuti dan kembangkan, seperti misal tuntutan governance perusahaan meningkat, dan kami harus bisa sajikan value kami dengan baik ke publik,” ujarnya.

Potensi Besar Pasar Modal Syariah 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi menyebut korporasi dan investor tak perlu ragu bertransaksi di pasar modal syariah karena pengaturan dan fatwa terkait pelaku, produk, dan ekosistem sesuai prinsip syariat Islam sudah banyak tersedia saat ini.

Hasan menyebut, BEI adalah satu-satunya bursa efek di dunia yang sudah memastikan proses end-to-end pasar modal memenuhi prinsip-prinsip syariah. Buktinya, BEI sudah memisahkan proses pembukaan rekening nasabah pasar modal syariah dengan menyediakan Shariah Online Trading System (SOTS). Fatwa-fatwa untuk transaksi hingga penyimpanan efek juga sudah tersedia. Kemudian, rekening dana investor syariah bisa dibuka terpisah melalui perbankan syariah. 

Pengembangan pasar modal syariah menjadi salah satu fokus BEI dalam bergerak hingga 5 tahun ke depan. Untuk itu, BEI giat melakukan iterasi dan inklusi pasar modal syariah; pengembangan efek dan instrumen syariah; pengembangan Infrastruktur pasar modal syariah; penguatan sinergi dengan para stakeholder; serta pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan investasi syariah.

Literasi demi meningkatkan inklusivitas pasar modal syariah tetap dilakukan BEI meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Caranya, edukasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan digital melalui berbagai media sosial.

“Kami juga aktif bersinergi dan kerjasama dengan sejumlah komunitas. Kemudian sampai kini BEI sudah melampaui capaian tahun lalu untuk edukasi online pasar modal syariah. Kami sudah selenggarakan 261 kegiatan yang diikuti 73.252 peserta hingga September 2020,” ujar Hasan.

Sejauh ini edukasi yang dilakukan BEI telah menunjukkan hasil. Salah satu buktinya yakni adanya dominasi jumlah saham syariah yang dicatat perdana di lantai bursa dibanding total listing sepanjang 2020. Hingga September, sebanyak 76% saham yang baru dicatat di lantai bursa merupakan saham syariah. Jumlahnya mencapai 35 dari 46 saham.

Jumlah produk saham syariah saat ini pun mendominasi pasar modal. Dari 709 saham yang terdaftar di BEI per 2 Oktober lalu, 63,6% atau 451 saham merupakan produk syariah. Kapitalisasi ratusan saham syariah ini telah mencapai Rp2.962 triliun, atau setara 51,69% dari total kapitalisasi seluruh saham yang mencapai Rp5.730 triliun. Sementara itu, sudah ada 7.316 juta saham syariah yang ditransaksikan, setara 77,2% dibanding seluruh transaksi di lantai bursa. Frekuensinya mencapai 446.527 kali, atau 71,88% dibanding seluruh transaksi IHSG.

Kinerja positif pasar saham syariah juga terlihat dari pertumbuhan signifikan dana kelolaan pada reksa dana syariah selama pandemi COVID-19. Menurut data OJK, hingga Agustus lalu Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah tumbuh 29,7 persen yoy menjadi Rp69,7 triliun. Pada saat yang sama, NAB reksa dana konvensional turun 7,6 persen yoy menjadi Rp451,1 triliun.

“Investor syariah dari tahun ke tahun konsisten terus meningkat, pertumbuhannya mencapai 537% sejak lima tahun lalu. Saat ini ada 78.199 investor saham syariah di Indonesia. Rata-rata investor saham syariah tumbuh 78% per tahun. Pangsanya juga terus meningkat, per Agustus lalu rasio investor syariah terhadap total investor mencapai 5,9%,” ujarnya.

Menurut Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat, penetrasi industri keuangan dan pasar modal syariah ke depannya sangat berpotensi tumbuh lebih besar. Industri ini dianggap bisa menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen-Z, sebagai sarana penempatan dana investasi.

Budi mengingatkan agar generasi muda harus sejak dini mulai menyisihkan pendapatannya agar diinvestasikan di instrumen yang tepat dan aman. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada kesulitan yang dihadapi para milenial di masa tua kelak.

“Kita harus menata diri, mulai dari memetakan apakah sektor kita bekerja sekarang termasuk tangguh atau rapuh? Setelah itu baru coba memanfaatkan pasar modal untuk membiayai masa depan, atau istilahnya ‘pay yourself first’, yakni dengan membuat alokasi investasi lebih dulu daripada konsumsi,” ujar Budi.

Budi berkata, masa pandemi saat ini harus bisa dimanfaatkan oleh calon investor agar semakin mahir mengelola keuangannya. Untuk pengembangan industri keuangan syariah, ia menyarankan agar ke depannya seluruh pemangku kepentingan mulai serius melakukan edukasi ke masyarakat melalui rumah-rumah ibadah atau melibatkan para pemuka agama.

“Edukasi harus lebih efektif mengena, contohnya bagaimana BEI, OJK dan BRIsyariah setiap Jumat menyampaikan bahwa uang sumbangan masjid bisa diinvestasikan di sukuk misalnya. Jadi orang akan tahu dan melihat manfaat industri keuangan syariah. Soalnya sampai saat ini masih banyak ustaz belum paham soal keuangan syariah, padahal ustaz itu banyak ditanya oleh umat,” kata Budi.

News

Adaptasi Cepat Masa Pandemi, BRI Luncurkan 6 Produk Fintech Dalam Dua Bulan

September 18, 2020

Jakarta, 18 Sepetember 2020— Beradaptasi dengan kebutuhan perbankan selama pandemi, Bank BRI berhasil meluncurkan total enam produk fintech online dalam kurun waktu dua minggu hingga dua bulan. Peluncuran produk-produk ini diharapkan bisa mendapatkan pelayanan terbaik tanpa harus mendatangi kantor cabang.

Enam fitur fintech yang diluncurkan BRI yaitu, Platform Kredit Usaha Rakyat (KUR) Digital untuk pengajuan pinjaman secara digital, Ceria Cashout untuk pencairan pinjaman melalui aplikasi yg bekerjasama dgn LinkAja, BRIBRAIN sebagai teknologi kecerdasan buatan untuk mempercepat proses underwriting dan pencairan pinjaman, fitur Buka Rekening Online bagi calon nasabah untuk membuka rekeningnya tanpa mengharuskan datang ke cabang BRI, BRIAPI untuk mempermudah proses integrasi layanan keuangan digital dari BRI dengan proses registrasi yang juga secara digital untuk memudahkan industri mendapatkan layanan perbankan, dan Pasar.Id sebagai portal untuk mempermudah nasabah untuk belanja online dari pedagang pasar tradisional untuk dapat terus meningkatkan pendapatan pedagang pasar di masa pandemi.

Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI Indra Utoyo mengungkapkan, penggarapan dan pengembangan produk digital di masa pandemi ini merupakan langkah yang strategis dan vital dalam memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Akibat kelesuan ekonomi, banyak nasabah yang membutuhkan pinjaman untuk memulai usaha kecil atau mempertahankan usahanya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada April 2020, jumlah akumulasi penyaluran pembiayaan fintech mencapai Rp106 triliun, naik signifikan sebesar 185,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, produk-produk fintech dari BRI akan sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM di Indonesia, terutama karena pengajuan pinjaman bisa diakses dimana saja dan kapan saja. 

“BRI senantiasa memprioritaskan kebutuhan nasabah, terutama di saat pandemi. Kami meyakini bahwa setiap institusi finansial mampu melakukan eksekusi dan adaptasi dengan cepat, tanpa mengorbankan kualitas. Dalam waktu singkat, keenam produk baru ini sudah melayani ribuan nasabah,” ungkapnya.

News

Triwulan II 2020, Laba Bersih BRIsyariah Melesat 229,6 Persen

August 24, 2020

Jakarta — PT Bank BRIsyariah Tbk mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang impresif pada triwulan II 2020, sebesar 229,6% menjadi Rp117,2 milyar, dibandingkan triwulan II 2019. Aset BRIsyariah tercatat sebesar Rp49,6 triliun, meningkat 34,75% dibandingkan triwulan II 2019. Pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional maupun syariah. 

Tidak hanya mencatat pertumbuhan laba, pertumbuhan pembiayaan dan dana murah Perseoran juga mengalami pengingkatan yang signifikan. Direktur Utama BRIsyariah Ngatari menyampaikan hingga triwulan II 2020 BRIsyariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp37,4 triliun, tumbuh mencapai 55,92% year-on-year (yoy). Pertumbuhan pembiayaan yang signifikan ditopang oleh segmen Ritel (SME, Mikro dan Konsumer) untuk memberikan imbal hasil yang lebih optimal. “Peningkatan laba bersih BRIsyariah di triwulan II 2020 didukung oleh optimalisasi fungsi intermediari yang diikuti dengan pengendalian beban biaya dana,” jelas Ngatari dalam siaran pers, Senin (24/8). 

Secara rinci, pada tahun 2020 hingga triwulan II ini BRIsyariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,4 triliun untuk segmen mikro, yang merupakan segmen pembiayaan dengan tingkat pertumbuhan tertinggi dan memberikan kontribusi terbesar. Selain segmen mikro, pertumbuhan pembiayaan juga didukung oleh penyaluran pembiayaan di segmen konsumer sebesar Rp2,5 triliun dan segmen kecil menengah dan kemitraan sebesar Rp2,2 triliun. 

Ngatari melanjutkan, salah satu pendorong pertumbuhan pembiayaan BRIsyariah khususnya mikro adalah digitalisasi proses pembiayaan lewat aplikasi i-Kurma. BRIsyariah mengoptimalkan i-Kurma sebagai langkah transformasi digital dalam proses pembiayaan. Ini terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja BRIsyariah, mengingat tenaga pemasar pembiayaan dimungkinkan untuk bekerja secara efektif dan efisien di tengah adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi corona. 

Lebih lanjut Ngatari menjelaskan pertumbuhan BRIsyariah juga didorong oleh implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh. Sepanjang Triwulan II 2020, BRIsyariah telah membuka 26 unit kerja baru di Provinsi Aceh dengan sistem co-location dengan BRI. Pembukaan jaringan BRIsyariah di seluruh unit kerja BRI di Aceh mengakselerasi proses konversi Bisnis BRI di Aceh yang ditargetkan selesai di semester 2 tahun 2020. Total kredit BRI yang telah dikonversi BRIsyariah hingga Juni 2020 mencapai 82,98% dari total kredit yang direncanakan akan dialihkan tahun ini dari BRI. Sementara Dana Pihak Ketiga yang telah dikonversi dalam rangka implementasi Qanun LKS mencapai 53,18% dari total yang ditargetkan.  

Di sisi dana pihak ketiga, pertumbuhan dana murah (giro dan tabungan) mencapai 90,79% yoy sehingga meningkatkan rasio dana murah terhadap total dana pihak ketiga (CASA Ratio) hingga mencapai 54,34%. “Dana Pihak Ketiga meningkat ditopang oleh pertumbuhan dana murah (giro dan tabungan) sejalan dengan strategi pengendalian beban biaya dana. Peningkatan dana murah (CASA ratio) mendorong penurunan biaya dana atau cost of fund,” jelas Ngatari. 

“Pertumbuhan ini menandakan di tengah pemberlakukan transisi pembatasan sosial berskala besar, BRIsyariah terus berupaya mencari peluang. Kami tetap harus tumbuh untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Namun pertumbuhan ini tentunya kami lakukan secara selektif untuk dapat menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.” tutup Ngatari. 

News

Februari 2020, DPK Bank Meningkat, Penyaluran Kredit Melambat

March 31, 2020

Jakarta – Industri perbankan nasional mencatat adanya pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga pada Februari 2020, kendati di satu sisi penyaluran kredit melambat menyusul kondisi ekonomi yang tertekan akibat pandemi virus corona (covid-19).

Laporan terbaru Bank Indonesia mengenai Analisis Uang Beredar Februari 2020 mencatat dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan mencapai Rp5.806,9 triliun, atau tumbuh 7,5% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yakni Januari 2020 dengan DPK sebesar Rp5.721,9 triliun (6,6% yoy).

“Peningkatan DPK pada Februari 2020 didorong oleh kenaikan seluruh jenis simpanan baik giro, tabungan, maupun simpanan berjangka,” demikian laporan BI, Selasa (31/3/2020).

Berdasarkan golongan nasabah, BI menyatakan peningkatan DPK terjadi baik pada golongan nasabah perorangan maupun korporasi.

Secara umum, giro tercatat meningkat, dari 11,1% (yoy) pada Januari 2020 menjadi 12,7 % (yoy) pada bulan lalu. Berdasarkan lokasi penempatan dana, peningkatan terjadi pada wilayah Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Pada periode yang sama, jumlah tabungan meningkat sebesar 8,2% (yoy), lebih tinggi dari Januari 2020 sebesar 7,4% (yoy). Berdasarkan lokasi, peningkatan terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Di samping itu, simpanan berjangka atau deposito juga mengalami peningkatan sebesar 4,5% (yoy) dari bulan sebelumnya tumbuh 3,9% (yoy). Peningkatan itu dikontribusi dari wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Perkembangan Kredit

BI dalam laporan tersebut juga merilis perkembangan kredit perbankan nasional pada periode Februari 2020. Kredit perbankan dilaporkan mengalami perlambatan, tumbuh 5,5% sebesar Rp5.544 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya 5,7% (yoy).

Perlambatan penyaluran kredit terjadi baik dari debitur korporasi maupun perorangan. Kredit kepada korporasi melambat dari 5,2% pada Januari 2020 menjadi 4,6% pada bulan lalu.

Adapun kredit kepada perorangan juga tercatat melambat, dari 6,6% (yoy) pada Januari 2020 menjadi 6,3% (yoY). Berdasarkan jenis penggunaanya, perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada seluruh kredit, baik kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.

Seiring dengan perlambatan penyaluran kredit secara umum, kredit sektor UMKM pada bulan lalu juga turut melemah, dari 8,2% (yoy) menjadi 7,8% (yoy).

News

Bank Mandiri Imbau Nasabah Lakukan Transaksi Online

March 24, 2020

Jakarta – Bank Mandiri mengalihkan operasional Kantor Cabang Jakarta Kyai Tapa mulai Senin (16/3) ke cabang Bank Mandiri Jakarta S. Parman dan mengimbau nasabah untuk melakukan transaksi online.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rully Setiawan mengatakan pengalihan operasional ini dilakukan sebagai tindakan preventif dan perlindungan terhadap nasabah serta pegawai. Pasalnya, terdapat seorang pegawai yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terkait virus Covid-19.

“Kesehatan pegawai dan nasabah adalah prioritas kami. Jadi kami melakukan ini sebagai langkah preventif. Informasi lebih lanjut kami serahkan kepada Kementerian Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang menyampaikan informasi terkait Covid-19 ini,” kata Rully Setiawan dalam pernyataan resminya, Selasa (24/3/2020).

Terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, lanjut Rully, nasabah dapat menggunakan aplikasi Mandiri Online terbaru yang dapat melayani berbagai kebutuhan transaksi keuangan nasabah.

Bahkan, seiring dengan transformasi digital Bank Mandiri, saat ini masyarakat luas juga dapat melakukan pembukaan rekening tabungan di manapun, tanpa harus datang ke kantor bank maupun bertemu dengan staff perbankan di Bank Mandiri. “Semua keperluan untuk pembukaan tabungan dapat dilakukan dengan video call,” kata Rully.

Selain itu, nasabah juga dapat menggunakan layanan ATM 24 Jam. Saat ini Mandiri memiliki 18.291 unit ATM yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima san Visa/Plus, EDC serta jaringan e-banking lainnya.

Bagi perusahaan, transaksi keuangan juga dapat dilakukan menggunakan layanan Mandiri Cash Management yang dapat dilakukan melalui lokasi kerja masing-masing perusahaan.

News

BI Pangkas Lagi Bunga Acuan Jadi 4,5%

March 19, 2020

Jakarta – Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan kembali memperkuat bauran kebijakan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Penurunan suku bunga acuan tersebut merupakan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18-19 Maret 2020.

Selain menurunkan suku bunga acuan, RDG BI juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%. 

“Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan perkiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran dan sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam siaran pers hasil RDG Bank Indonesia, pada Kamis (19/3/2020).

Selain itu, sebagai kelanjutan dari sejumlah stimulus kebijakan yang telah diumumkan pada RDG tanggal 18-19 Februari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020, BI kembali memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran Covid-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Ada 7 (tujuh) langkah yang dilakukan BI yakni:

  1. Memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, baik secara spot, Domestic Non-deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.
  2. Memperpanjang tenor Repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas Rupiah perbankan, yang berlaku efektif sejak 20 Maret 2020.
  3. Menambah frekuensi lelang FX swap tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari 3 (tiga) kali seminggu menjadi setiap hari, guna memastikan kecukupan likuiditas, yang berlaku efektif sejak 19 Maret 2020. 
  4. Memperkuat instrumen Term Deposit valuta asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik, serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing yang telah diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri. 
  5. Mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening Rupiah dalam negeri (Vostro) bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF, sehingga dapat mendorong lebih banyak lindung nilai atas kepemilikan Rupiah di Indonesia, berlaku efektif paling lambat pada 23 Maret 2020 dari semula 1 April 2020.
  6.  Memperluas kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam Rupiah sebesar 50bps yang semula hanya ditujukan kepada bank-bank yang melakukan pembiayaan ekspor-impor, ditambah dengan yang melakukan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lain, berlaku efektif sejak 1 April 2020.
  7. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran Covid-19 melalui : 
  8. ketersediaan uang layak edar yang higienis, layanan kas, dan backup layanan kas alternatif, serta menghimbau masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai.
  9. mendorong penggunaan pembayaran nontunai dengan menurunkan biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp600 menjadi Rp1 dan dari nasabah ke perbankan semula maksimum Rp3.500 menjadi maksimum Rp2.900, berlaku efektif sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020; 
  10. mendukung penyaluran dana nontunai program-program Pemerintah seperti Program Bantuan Sosial PKH dan BPNT, Program Kartu Prakerja, dan Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah.

Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia tersebut, lanjut Perry, ditempuh dalam koordinasi yang sangat erat dengan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memitigasi dampak Covid-19. Ini agar stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, serta momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. 

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu. Selain itu juga, langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, maupun OJK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi,” tutup Perry.

News

Hadapi Covid-19, BNI Tingkatkan Sanitasi Lingkungan Kerja

March 18, 2020

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) tengah berduka, karena salah satu pegawainya yang sehari-hari berdinas di BNI Kramat, Jakarta, meninggal dunia akibat sakit. Penyebab kematiannya masih sedang diperiksa oleh petugas kesehatan yang berwenang, dan belum diketahui penyebabnya, termasuk kemungkinan terjangkit oleh COVID-19.
“Kami tidak dapat berandai-andai terkait penyebab kematian seseorang. Informasi yang valid mengenai penyebab kematiannya ada pada pihak yang berwenang,” ujar Direktur Layanan dan Jaringan BNI Adi Sulistyowati di Jakarta, Rabu (18/3/2020) dalam pernyataan resmi.
BNI juga tengah memantau perkembangan pegawainya yang tengah dirawat di rumah sakit. Para pegawai yang sakit tersebut berada pada status yang berlainan, yaitu 1 orang Suspect COVID -19 dan 1 orang berstatus Positif COVID-19.
“Sebagai langkah antisipasi, kami telah melaksanakan langkah-langkah peningkatan sanitasi gedung di lokasi yang menjadi tempat kedua pegawai tersebut bekerja sehari-hari. Dan selama proses sanitasi tersebut dilaksanakan, kantor BNI yang bersangkutan kami tutup sementara, dan operasional pelayanan kepada masyarakat kami alihkan ke kantor-kantor cabang terdekat,” ujarnya.
Program peningkatan sanitasi lingkungan kerja tersebut merupakan langkah-langkah penanganan COVID-19 yang telah dimulai di beberapa kantor BNI dalam seminggu terakhir ini. Salah satunya adalah dengan menyemprotkan cairan disinfektan yang dapat menurunkan tingkat penyebaran COVID-19.
BNI juga terus menjalankan proses menekan penyebaran virus Corona dengan berbagai cara di kantor-kantor cabang. Itu dilakukan antara lain dengan pengukuran suhu tubuh setiap akan memasuki kantor cabang BNI dan menyebar hand sanitizer di banyak lokasi di sekitar lokasi banking hall.
“Termasuk dengan mendukung program pemerintah melalui Social Distancing, yaitu dengan melakukan penyesuaian sistem kerja termasuk diantaranya melalui Work From Home. Langkah ini kami laksanakan bukan hanya untuk melindungi pegawai, tetapi juga melindungi nasabah, serta secara optimal tetap memberikan pelayanan kepada nasabah,” kata Adi Sulistyowati.

News

Soal Corona, OJK Minta Perbankan Percepat Transmisi Kebijakan Stimulus

March 6, 2020

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan meminta perbankan mempercepat transmisi kebijakan-kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia untuk menghadapi pelemahan perekonomian dampak penyebaran virus Corona.

“Bank itu berperan menjadi transmisi kebijakan-kebijakan stimulus Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan. Transmisi itu diharapkan bisa memberikan ruang gerak sektor riil untuk tetap menjalankan usahanya,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso usai menggelar pertemuan antara Direksi Bank Buku 3 dan Buku 4 dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Kantor OJK, Kamis (5/3/2020).

Dalam siaran pers seperti dikutip dari laman OJK, Wimboh menjelaskan berbagai kebijakan stimulus yang dikeluarkan OJK dan BI telah memberikan ruang yang sangat cukup untuk perbankan menyesuaikan suku bunga kreditnya karena ketersediaan likuiditas menjadi cukup besar di pasar sehingga bisa dimanfaatkan perbankan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan yang murah dan bisa menggerakan sektor riil.

“Pelonggaran GWM memberikan banyak likuiditas pada sektor perbankan sehingga penurunan suku bunga diharapkan bisa ditransmisikan dalam pricing suku bunga kredit yang lebih murah,” kata Wimboh.

Menurutnya jika perbankan menjalankan fungsi transmisi kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan Pemerintah, OJK dan BI itu, maka diharapkan dapat meminimalkan dampak buruk pelambatan perekonomian akibat penyebaran virus Corona. 

“Dari pertemuan tadi para bankir menyampaikan tentu akan ada follow up action dari perbankan,” kata Wimboh.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan bahwa stimulus perekonomian yang disiapkan OJK akan segera terbit  produk hukumnya dalam bentuk POJK Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

POJK ini berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, bank unit usaha syariah, BPR dan BPR Syariah, yang dalam pelaksanaan POJK ini bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

POJK tersebut mengatur antara lain:

  1. Relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan Rp 10 miliar, hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh Pemerintah). 
  2. Relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh Pemerintah). 
  3. Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan

“Perbankan sangat mendukung kebijakan stimulus ini karena bisa memudahkan mereka memberikan kredit baru kepada debiturnya. Kita akan evaluasi dalam enam bulan ke depan. OJK juga tengah menyiapkan kebijakan lanjutan yang akan dikeluarkan jika diperlukan,” tutup Heru.

News

Penyaluran Kredit Melambat, Pembiayaan Sektor UMKM Justru Terakselerasi

March 2, 2020

Jakarta – Di tengah perlambatan penyaluran kredit secara umum, kredit sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Januari 2020 justru mengalami akselerasi, dari 7,7% pada Desember 2019 (year on year/YoY) menjadi 8,2% (YoY) pada Januari 2020. 

Menilik data Bank Indonesia, total penyaluran kredit UMKM secara nasional pada Januari 2020 sebesar Rp1.031,6 triliun. Akselerasi kredit UMKM tersebut terjadi di tengah tren perlambatan kredit nasional pada awal tahun ini.

Bank Indonesia menyatakan peningkatan pertumbuhan kredit UMKM bersumber dari seluruh jenis skala usaha baik kredit skala usaha mikro, kecil maupun menengah yang masing-masing tumbuh 13,5% (YoY) menjadi Rp268,6 triliun, 11,2% (YoY) menjadi Rp326,1 triliun dan 3,3% (YoY) menjadi Rp436,9 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan terjadi pada kredit UMKM jenis penggunaan modal kerja.

“Kredit perbankan mengalami perlambatan pada Januari 2020, tumbuh 5,7% secara YoY, dengan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp5.514,4 triliun,” demikian Bank Indonesia seperti dilansir dari laman resmi www.bi.go.id, Senin (2/03/2020).

Angka pertumbuhan kredit tersebut, menurut BI, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,9%. Perlambatan penyaluran kredit terjadi baik pada debitur korporasi maupun perorangan.

Kredit kepada korporasi melambat, dari 5,9% (YoY) pada bulan sebelumnya menjadi 5,2% (YoY) pada Januari 2020.  Kredit kepada perorangan juga melambat, dari 7,2% pada Desember 2019 menjadi 6,6% secara YoY.

Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan pertumbuhan kredit terutama terjadi pada kredit investasi, melambat dari 12,8% menjadi 10,1% YoY pada Januari 2020, terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Di lain sisi, pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit konsumsi mengalami peningkatan. Kredit modal kerja (KMK) meningkat, dari 2,2% secara YoY pada Desember 2019 menjadi 3,0% (YoY) terutama terjadi pada sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan serta sektor PHR. 

Sejalan dengan perlambatan total kredit, kredit properti pada Januari 2020 juga melambat dibandingkan bulan sebelumnya, dari 9,7% (YoY) pada Desember 2019 menjadi 9,3% (YoY) pada Januari 2020, yang disebabkan oleh perlambatan kredit KPR/KPA, kredit konstruksi, serta kredit real estat.

Sementara itu, BI mencatat penghimpunan DPK pada Januari 2020 tecatat sebesar Rp5.721,9 triliun, tumbuh 6,6% lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 6,4%. 

Peningkatan pertumbuhan DPK pada Januari 2020 didorong oleh peningkatan tabungan dan simpanan berjangka. Berdasarkan golongan nasabah, peningkatan tabungan beasal dari golongan nasabah korporasi, sementara itu peningkatan simpanan berjangka bersumber dari golongan nasabah perorangan. Tabungan juga tercatat meningkat sebesar 7,4% pada Januari 2020, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 6,5%.