BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut dan masuk anggaran belanja program prioritas pemerintah pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024.
“Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara,” kata Menkeu pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Penjelasan itu disampaikan Menkeu menanggapi pandangan fraksi terhadap dalam KEM PPKF RAPBN Tahun 2024 terkait kualitas belanja negara. Sejumlah fraksi DPR menyoroti pentingnya peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menopang agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menkeu menyatakan, pemerintah sepakat dengan pandangan anggota DPR. Oleh karena itu, pemerintah konsisten melanjutkan penguatan spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.
Selain keberlanjutan pembangunan IKN, program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui beberapa cara. Misalnya, peningkatan kualitas dan akses
pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta link and match.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada penguatan kualitas dan akses kesehatan melalui efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kemandirian farmasi, dan sistem kesehatan yang andal.
Pemerintah juga akan mendorong percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), hilirisasi sumber daya alam (SDA), dan efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah mendukung agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.
“Sejalan dengan semangat penguatan spending better, pemerintah secara konsisten meningkatkan kualitas belanja daerah agar semakin sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antardaerah,” ujar Menkeu. (antara)
