BRIEF.ID – Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai telah membuka ruang bagi penguatan kembali koordinasi kebijakan fiskal dan pengelolaan aset negara. Perubahan itu juga berpotensi membuat Danantara lebih fleksibel dalam menyikapi kebijakan terkait kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada negara.
Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menkeu untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pengalaman ini dinilai menjadi modal penting untuk memastikan kesinambungan pengelolaan fiskal sekaligus memperlancar proses transisi di Kementerian Keuangan.
Usai dilantik, Suahasil menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Ia juga memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mampu mendukung program-program prioritas pemerintah.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” kata Suahasil.
Ia menegaskan, defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3%. Menurutnya, APBN tidak hanya harus sehat, tetapi juga kredibel dan dapat dipercaya.
“Defisit akan tetap di bawah 3%,” tegasnya.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani merespons positif penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menkeu.
Rosan mengatakan sudah mengenal Suahasil cukup lama dan menilai Suahasil memiliki rekam jejak, pengalaman, dan pemahaman yang baik di bidang ekonomi dan keuangan. Ia meyakini pergantian Menkeu akan membawa dampak positif bagi perekonomian, terutama dari sisi fiskal.
“Ya, nanti kita akan bicara semuanya. Namun karena ini baru, kita akan segera berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Pak Menkeu pada minggu ini,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Pergantian Menkeu berlangsung di tengah pembahasan mengenai peran Danantara dalam pengelolaan aset dan kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara.
Sebelumnya, terdapat perbedaan pandangan mengenai besaran dan mekanisme dividen BUMN yang disetorkan kepada pemerintah. Danantara sebagai lembaga pengelola investasi dan aset BUMN memiliki kepentingan untuk memastikan pengelolaan perusahaan negara tetap mendukung pengembangan nilai jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah membutuhkan penerimaan dari dividen BUMN untuk mendukung pembiayaan APBN dan berbagai program prioritas.
Hadirnya Suahasil, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Danantara diharapkan dapat semakin konstruktif. Pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan juga dinilai dapat membantu menyelaraskan kepentingan penguatan fiskal dengan agenda optimalisasi aset BUMN.
Suahasil menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti sekadar melakukan pemotongan belanja. Efisiensi, menurutnya, harus diarahkan untuk memastikan setiap anggaran menghasilkan output maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks hubungan pemerintah dengan Danantara, pendekatan tersebut dapat menjadi ruang kompromi. Pemerintah tetap membutuhkan kontribusi BUMN terhadap APBN, sementara Danantara perlu memastikan perusahaan-perusahaan negara memiliki ruang yang cukup untuk melakukan investasi dan mengembangkan bisnis.
Sikap yang lebih fleksibel dari Danantara dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fiskal jangka pendek dan kepentingan pengembangan aset negara dalam jangka panjang.
Bagi pasar keuangan, kepastian koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Danantara menjadi salah satu faktor yang akan diperhatikan investor. Kebijakan fiskal yang kredibel, pengelolaan BUMN yang sehat, serta kepastian mengenai dividen dan investasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Dalam jangka pendek, investor masih akan mencermati arah kebijakan Suahasil sebagai Menkeu baru, termasuk koordinasi dengan Danantara. Sementara dalam jangka panjang, konsistensi kebijakan dan kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal akan menjadi faktor penting dalam menentukan respons pasar. (nov)
