BRIEF.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo juga secara tegas menyatakan tidak ada toleransi bagi korporasi yang terbukti terlibat dalam praktik pembakaran hutan.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo memaparkan langkah-langkah penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan. Sebanyak 26 perusahaan sedang menjalani penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, sementara 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, terdapat 104 perusahaan yang sedang dalam penyelidikan kepolisian.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegas Prabowo.
Operasi Penanganan Karhutla
Pada kesempatan itu, Prabowo juga menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan.
Penanganan karhutla, kata dia, melibatkan pengerahan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Operasi ini bukan tanpa pengorbanan. Sebanyak 16 personel dilaporkan meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka-luka, serta dua helikopter hilang dalam operasi pemadaman.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkap Prabowo.
Prabowo mengakui bahwa dampak kebakaran hutan tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia. Kabut asap lintas batas turut memengaruhi negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura.
Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia kepada masyarakat kedua negara.
Utamakan Pencegahan
Presiden Prabowo menekankan perlunya perubahan mendasar dalam strategi penanganan karhutla. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran telah terjadi, tetapi harus membangun sistem pencegahan yang lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Pemerintah, lanjut Prabowo, kini tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta berbagai program strategis guna memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang.
Pernyataan Prabowo di forum ASEAN sekaligus menegaskan bahwa persoalan karhutla bukan semata-mata persoalan domestik Indonesia, melainkan juga menjadi perhatian bersama kawasan Asia Tenggara.
Indonesia telah melakukan berbagai upaya terbaik untuk menangani bencana tersebut. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar serta membangun sistem pencegahan agar tragedi serupa tidak terus berulang.
Dengan pendekatan yang mengedepankan pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum, Indonesia berharap persoalan kebakaran hutan dan dampak kabut asap lintas batas dapat ditangani secara lebih efektif melalui kerja sama regional ASEAN. (nov)
