BRIEF.ID – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebanyak 22,68 juta unit UMKM telah onboarding ke ekosistem digital per Juni 2023.
“Sejak peluncuran Gernas BBI (pada 2020), jumlah UMKM yang onboarding sudah mencapai total kumulatif 22,68 juta UMKM per Juni 2023,” kata Luhut pada Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Festival Karya Kreatif Benuanta di Tarakan, Kalimantan Utara, seperti diberitakan Antara, Minggu (20/8/2023).
Luhut mengatakan, UMKM berperan sangat vital dalam perekonomian nasional. Laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), pada tahun 2022 kontribusi UMKM mencapai 60,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.
Gernas BBI juga dinilai berhasil mendorong peningkatan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri (PDN) melalui sistem e-katalog atau katalog elektronik.
“UMKM dan IKM bisa memiliki peluang untuk mendapatkan pasar pemerintah,” katanya.
Luhut mendorong seluruh pemerintah daerah untuk masuk dalam e-katalog lokal dan berbelanja PDN melalui APBN. Namun ia mencatat masih ada dua kendala utama yang menghambat perkembangan UMKM di Indonesia, yaitu akses pasar dan pembiayaan.
Ia berharap kegiatan pendampingan bisa terus diberikan. Begitu pula kemitraan dengan seluruh mitra pembiayaan agar UMKM menjadi bankable.
“Oleh karena itu, Gernas BBI kiranya dapat menjawab tantangan. Pemerintah daerah agar memberikan pendampingan yang berkelanjutan, tidak berhenti di satu event. Terus bermitra dengan BI, OJK, dan seluruh mitra pembiayaan. Buka pelatihan untuk meningkatkan UMKM menjadi bankable,” tegasnya.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), per 1 Juli 2023 komitmen belanja PDN di Provinsi Kaltara mencapai Rp1,21 triliun atau 95,3% dari total anggaran daerah.
Sementara itu, realisasi belanja PDN masih berkisar 67,1%, di mana Malinau menjadi kabupaten dengan persentase pencapaian tertinggi dengan Rp315,7 miliar dan realisasi terendah di Kota Tarakan sebesar 41,8% atau senilai Rp47 miliar,” katanya.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, saya titip kepada Bapak Gubernur dalam waktu empat bulan menuju akhir tahun agar belanja PDN seluruh kabupaten/kota bisa mencapai target 95 persen dan minimal 40 persennya untuk UMKM,” tegasnya.
Adapun untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI), Provinsi Kaltara diminta untuk merealisasikan minimal 1,4 juta perjalanan atau 3% dari target pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) sebesar 1,2-1,4 miliar perjalanan pada tahun 2023.
