BRIEF – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi pusat perekonomian baru Indonesia. IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, kini sedang dibangun secara masif, mulai dari infrastruktur bendungan, pengembangan lahan, dan akses jalan.
“Nanti, bisa kita lihat di bulan Januari. Insya Allah bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, public private partnership (PPP) sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak,” kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan infrastruktur IKN, Selasa (25/10/2022).
Ia menyatakan, sejumlah progres infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan baik.
“Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik,” kata Presiden Jokowi.
Ia menuturkan, secara keseluruhan progres pembangunan dapat terlihat pada Januari 2023 mendatang. Selain itu, progres pusat perekonomian baru juga akan terlihat, sehingga diharapkan pembangunan wilayah IKN dapat terus berjalan dengan baik.
Presiden Jokowi mengunjungi IKN melewati jalur laut dengan menumpang Kapal Patroli KRI Escolar-871. Ia menyaksikan langsung jalur transportasi logistik ke IKN dan menyatakah bahwa pelabuhan di wilayah itu nantinya akan dikembangkan untuk transportasi publik.
“Sementara kita pakai dulu untuk logistik dan nantinya, menurut saya, di pelabuhan yang sekarang ada ini, ini kan pelabuhan lama, akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik,” tuturnya.
Menyaksikan berbagai progres yang ada, Presiden Jokowi optimistis upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang dapat digelar di IKN.
Mendampingi Presiden Jokowi, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono.
