BRIEF.ID – Pemerintah memperkuat sektor industri padat karya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan. Kebijakan itu ditempuh dengan merevisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu.
“Perubahan utama RPP ini terkait masa berlaku kebijakan yang tertuang dalam PP Nomor 7 Tahun 2025,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Sebelumnya, masa berlaku program keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ditetapkan hingga Juli 2025. Melalui revisi yang telah disepakati dalam rapat K/L pada 27–28 Mei 2025, masa berlaku program ini diperpanjang hingga Januari 2026.
“Ini merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian. Beberapa program pemerintah memang sudah digelontorkan, termasuk Kemnaker yang mendapat tugas menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Permenaker-nya sudah selesai dan programnya sudah berjalan,” jelas Cris.
Dia menjelaskan revisi PP Nomor 7 Tahun 2025 memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memberikan keringanan pembayaran iuran bagi industri padat karya.
“Hal dinilai penting untuk meringankan beban perusahaan di tengah tekanan ekonomi global dan domestik,” katanya.
Kedua, menjamin pelindungan pekerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ia menegaskan, meskipun ada keringanan iuran, perlindungan terhadap pekerja tetap menjadi prioritas. Ketiga, menjaga agar manfaat yang diterima oleh peserta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa perusahaan tetap patuh terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar dia.
Cris juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses revisi kebijakan ini.
“Walaupun ini perubahan, prosesnya harus openance (terbuka), dan itu sudah kami lakukan. Inisiatif ini juga sudah kami ajukan ke Presiden,” katanya.
Ia berharap pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini dapat diselesaikan dalam rapat hari ini agar segera dapat dilanjutkan ke tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. (Ant/nov)
