Jadi Saksi Kasus Korupsi SYL, Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila Mengaku Diberi Tas Balenciaga

May 30, 2024

BRIEF.ID – Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila mengaku pernah diberi tas merek Balenciaga, cincin, hingga kalung emas oleh Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pengakuan itu, disampaikan Nayunda Nabila saat menjadi saksi dalam sidang pemeriksaan kasus korupsi Mantan Mentan SYL, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Nayunda Nabila dipanggil menjadi saksi pada sidang pemeriksaan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan, karena sering diundang SYL untuk bernyanyi pada beberapa acara Kementan.

Di hadapan hakim, Nayunda menjelaskan, tas Balenciaga dan kalung emas tersebut diberikan SYL melalui Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2023, Muhammad Hatta. Sedangkan untuk cincin tidak diungkapkan diberi melalui siapa.

“Kalung emas ada di dalam paper bag yang berisi tas Balenciaga hitam, jadi sekalian dikasih. Kalau cincin saya lupa,” kata Nayunda.

Dia mengungkapkan, kalung emas pemberian mantan Mentan SYL sudah dijualnya, karena sangat tipis dan kecil untuk orang dewasa.

“Kayak kalung anak bayi gitu, jadi saya jual,” ungkap Nayunda.

Meski demikian, Nayunda mengaku tidak mengetahui harga berbagai pemberian mantan Mentan SYL itu, maupun sumber uangnya.

Penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat, Rising Star Indonesia, itu juga mengaku sempat menjadi staf honorer di Kementan setelah meminta tolong kepada cucu SYL, Andi Tenri Bilang atau Bibie, dan digaji Rp4,3 juta setiap bulan selama setahun. Namun, Nayunda hanya masuk dua kali ke kantor.

Seperti diketahui, mantan Mentan SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.

Kedua pejabat Kementan itu merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi hingga keluarga SYL.

Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

No Comments

    Leave a Reply