BRIEF.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengungkap sejumlah tantangan besar yang akan menentukan masa depan Nahdlatul Ulama (NU). Mulai dari identitas warga NU yang semakin cair, konsolidasi organisasi, hingga posisi NU di panggung politik dan internasional.
Gus Yahya menilai persoalan pertama yang harus dijawab adalah pertanyaan mendasar yaitu siapa sebenarnya yang disebut warga NU. Menurutnya, batas sosial dan kultural antara warga NU dengan kelompok di luar NU kini semakin sulit dibedakan.
“Kalau zaman generasi awal dulu mungkin lebih mudah, walaupun tidak dirumuskan secara eksplisit, orang dengan mudah menandai NU itu apa,” tutur Gus Yahya dalam acara Bincang-Bincang Menjelang Muktamar Ke-35 NU: NU Masa Depan dan Masa Depan NU di Yayasan Talibuana Nusantara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (24/8).
Dia menyebut perubahan tersebut salah satunya terlihat dari hilangnya batas sosial dan kultural yang dulu menjadi penanda kuat komunitas NU. “Gus Dur tahun 80-an memperkenalkan wacana tentang pesantren sebagai subkultur dan sekarang sudah enggak ada karena batas sosial, batas kultural sudah hilang semua, sudah lebur,” katanya.
Di sisi lain, menurutnya, identitas NU justru semakin banyak diakui secara terbuka. Gus Yahya juga mengutip sejumlah survei yang menunjukkan lonjakan signifikan warga Muslim Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai NU, dari sekitar 27 persen pada 2005 menjadi sekitar 56 persen pada 2023. “Ini luar biasa. Bayangkan dalam waktu hanya 18 tahun,” ujar Gus Yahya.
Menurutnya, angka tersebut bahkan terus bergerak. Survei Al-Farah pada 2024, misalnya, mencatat sekitar 57,2 persen populasi Muslim mengaku sebagai warga NU.
Kondisi ini berbeda dengan periode 1955 hingga 2005, ketika proporsi tersebut meningkat dari sekitar 18 persen menjadi 27 persen dalam kurun 50 tahun.
Gus Yahya mengatakan fenomena itu perlu dikaji karena identitas NU kini tidak lagi sekadar terlihat dari praktik budaya. Dia juga menyinggung data BAIS 1999 yang menyebut ciri-ciri kultural NU, seperti selamatan, yasinan, qunut, hingga salat tarawih 23 rakaat, telah melekat pada sekitar 63 persen populasi Indonesia.
“Lalu NU dipersepsikan sebagai barang apa sekarang? Sementara, ya, kita menyadari realitas kehidupan NU sendiri itu juga mengalami perubahan-perubahan,” tutur Gus Yahya.
Untuk itu, Gus Yahya mendorong NU memiliki rujukan yang lebih tegas mengenai ta’rif atau definisi NU. Salah satu fondasinya, kata dia, adalah memperkuat struktur organisasi dalam relasi antara Jam’iyyah dan Jamaah.
Ia mengingatkan, jika struktur organisasi tidak lagi menjadi rujukan, identitas NU berpotensi larut ke dalam persepsi masyarakat yang semakin luas.
“Kalau struktur tidak bisa menjadi rujukan dari ta’rif NU, maka justru struktur ini yang kemudian larut ke dalam persepsi ke-NU-an yang awam di tengah-tengah masyarakat luas,” katanya.
Gus Yahya kemudian juga menawarkan konsolidasi struktural dengan mengubah model organisasi NU dari yang dinilainya masih kasual menjadi lebih formal. Langkah tersebut dinilai penting agar struktur NU tetap memiliki posisi sebagai rujukan utama identitas organisasi.
Namun, konsolidasi internal saja dinilai belum cukup. Gus Yahya ingin NU memiliki posisi yang jelas dalam konfigurasi politik nasional sekaligus kembali menegaskan semangat Khittah dengan tidak menjadi bagian dari kontestasi kekuasaan.
“Saya berpikir untuk memperkuat apa yang sudah dihasilkan Muktamar ke-27 di Situbondo untuk kembali ke Khittah dengan menaruh NU dari semua kontestasi politik kekuasaan dan menempatkan NU sebagai buffer dari sistem politik ketika melakukan engagement dengan masyarakat,” ujarnya
Di level global, Gus Yahya juga mendorong NU tidak sekadar menjadi penonton. Dia pun ingin organisasi Islam terbesar di Indonesia itu tampil sebagai pemain aktif yang menawarkan gagasan dan inisiatif dalam isu-isu internasional.
“Maka saya berpikir bahwa kita harus berusaha menjadi active player di dalam percaturan internasional,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta KH Endin AJ Soefihara juga menyoroti tantangan lainnya dalam kepemimpinan NU, yakni soal persyaratan menjadi Ketua Umum PBNU.
Menurutnya, selain kapasitas keilmuan, popularitas dan spiritualitas, faktor logistik juga menjadi persoalan. “Cuma untuk terkenal dan punya spiritual dan punya logistik, itu celakanya harus jadi Ketua Umum PBNU dulu,” tutupnya. (ayb)
