BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto merasa sedih kehilangan pendamping pemerintahan setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.
Di tengah berbagai persoalan hukum yang membayangi Gibran, Prabowo justru menyoroti kontribusi wakilnya dalam mengawal program pemerintah di berbagai daerah.
Prabowo mengungkapkan Gibran telah berhasil mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota selama dua tahun pemerintahan.
“Beliau telah mengunjungi banyak daerah selama dua tahun terakhir,” tutur Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11).
Sebagai Wakil presiden, Gibran disebut Prabowo juga berhasil meninjau 303 titik proyek pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan di lapangan.
“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah,” kata Prabowo.
Polemik persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bermula dari penggunaan dokumen pendidikan luar negeri dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara terkait pencalonan Gibran menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.
Meski demikian, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden karena permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
Persoalan berlanjut di Mahkamah Agung (MA) melalui gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA kemudian mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
Putusan itu menjadi perkembangan penting karena menyangkut dokumen administrasi yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Menanggapi perkembangan tersebut, Gibran sebelumnya menyatakan akan memperjuangkan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum dengan menghadirkan dokumen dari jenjang SD hingga S1.
Dia juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.
Polemik tersebut akhirnya berujung pada keputusan Wapres Gibran menyampaikan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada 12 November 2026. (ayb)
