BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026).
Prabowo menyatakan keputusan tersebut diambil Gibran setelah muncul persoalan pemenuhan persyaratan konstitusional terkait latar belakang pendidikannya, yang sebelumnya menjadi sorotan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prabowo mengungkapkan bahwa Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti secara langsung di Istana Merdeka pada pukul 10.15 WIB. Setelah bertemu Prabowo, Gibran juga mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyampaikan surat pengunduran diri tersebut.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” tutur Prabowo dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Kamis (12/11).
Prabowo menyebut pengunduran diri Gibran sebagai sikap kesatria dan bertanggung jawab. Namun, di balik apresiasi tersebut, Prabowo secara terbuka mengakui adanya persoalan dalam pemenuhan persyaratan konstitusional yang menjadi dasar keputusan wakil presiden tersebut.
“Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi pengakuan politik penting setelah polemik pendidikan Gibran berlangsung berbulan-bulan dan melibatkan dua lembaga peradilan tertinggi. Prabowo tidak merinci persyaratan mana yang dimaksud, tetapi menghubungkan keputusan mundur Gibran dengan perkembangan putusan hukum yang telah muncul.
Sebelumnya, MK dalam perkara terkait pencalonan Gibran menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.
Meski demikian, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan persoalan kedudukan hukum pemohon.
Polemik kemudian berlanjut di MA. Dalam putusan kasasi, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut memperkuat kontroversi mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan pada Pilpres 2024, meskipun tidak otomatis mengakhiri masa jabatan wakil presiden.
Gibran sebelumnya juga menyatakan akan memperjuangkan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Ia menyebut rencana menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.
Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyoroti kontribusi Gibran selama dua tahun pemerintahan. Presiden mengklaim wakilnya telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta meninjau 303 titik proyek pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan di lapangan.
“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah,” ujar Prabowo, seraya menyampaikan penghargaan atas pengabdian Gibran selama mendampingi pemerintahan.
Prabowo mengungkapkan sejak awal pemerintahan, Gibran diberi tugas untuk turun langsung ke daerah, termasuk wilayah terpencil. Sementara itu, Presiden Prabowo mengonsentrasikan diri pada perumusan kebijakan nasional, pembenahan regulasi, efisiensi pemerintahan, serta penertiban penyelewengan.
Pembagian tugas tersebut, menurut Prabowo, juga berkaitan dengan situasi global yang penuh ketidakpastian dan konflik, termasuk perang di Timur Tengah yang berdampak terhadap perekonomian dunia. Presiden menyebut peran Gibran membuat dirinya terbantu dalam menjalankan agenda pemerintahan.
Meski demikian, pengunduran diri wakil presiden di tengah persoalan hukum mengenai persyaratan pencalonan membuka pertanyaan lebih luas tentang akuntabilitas proses pemilihan pejabat publik. Persoalan tersebut tidak semata menyangkut individu, tetapi juga kepastian penerapan aturan dan transparansi administrasi dalam sistem demokrasi.
Prabowo meminta masyarakat tidak memperpanjang polemik dan mengutamakan kepentingan bangsa serta negara. Ia juga mengingatkan agar publik waspada terhadap upaya memecah belah bangsa dan menciptakan kegaduhan politik.
“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa besar, menunjukkan sikap negarawan,” kata Prabowo. (ayb)
