Ganjar Pranowo Deklarasi Sebagai Oposisi Pemerintahan Prabowo – Gibran

BRIEF.ID –  Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mendeklarasikan sebagai oposisi di Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka demi menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan pada kebijakan pemerintah.

“Saya deklarasi. Pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” ujar Ganjar pada acara Pembubaran TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Ganjar mengatakan, “Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar.”

Dia menyatakan, tetap menghormati pemerintahan yang baru. Ganjar menegaskan tak akan pernah berhenti untuk mencintai bangsa ini. Langkah yang ditempuh untuk menunjukkan moralitas politik sebab cara berpolitik bangsa Indonesia harus naik kelas dan terhormat.

Ia juga menilai tak perlu ada sikap saling mencibir di antara sesama anak bangsa karena jalur yang paling pas untuk menyuarakan kritikan adalah lewat parlemen.

“Itulah cara yang paling bagus kami bisa melakukan, tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” kata Ganjar.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden RI Mahfud MD. menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan. Mahfud menuturkan bahwa jalan itu bisa saja melalui partai politik dan gerakan politik.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Polhukam itu mencontohkan bahwa Ganjar juga memiliki gerakan politik di luar partai. Gerakan politik itu bukan hanya melalui partai, melainkan organisasi masyarakat hingga pers, yang memiliki agenda untuk mengarahkan kebijakan negara.

“Saya sedang berkonsolidasi untuk kembali civil society yang pernah berjaya dalam satu barisan untuk membangun demokrasi,” jelas Mahfud.

Mahfud pun akan kembali mengajar di kampus untuk meluruskan cara-cara hukum di Indonesia. Pasalnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika.

Ia mencontohkan undang-undang kini dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan.

“Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja karena hukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah, sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat,” pungkasnya.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Penerapan Tarif Resiprokal AS, Indonesia Disarankan Perkuat Perdagangan BRICS

BRIEF.ID – Ekonom Hans Kwee menyarankan Pemerintah Indonesia  memperkuat...

Kebijakan Tarif Resiprokal Guncang Pasar Keuangan Global

BRIEF.ID – Keputusan  Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump...

Menlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa Myanmar

BRIEF.ID - Pemerintah Indonesia memastikan bahwa tidak ada Warga...

Menlu Pastikan Distribusi Bantuan Kemanusiaan Indonesia Lancar

BRIEF.ID - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memastikan distribusi...