BRIEF.ID – Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) mengatakan, penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batubara idealnya mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial.
Kebijakan itu wajib dilakukan agar aset perusahaan berupa sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat tidak dirugikan.
“Terus terang, aset perusahaan wajib dipertimbangkan. Juga sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan,” kata Filda di sela penyelenggaraan PYC International Energy Conference 2023 di Hotel JS Luwansa Jakarta, Jumat (15/9/2023). Konferensi berskala internasional yang berlangsung dua hari itu, 15-16 September 2023 dibuka secara resmi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Filda mengatakan, jangan sampai penutupan PLTU membuat ekosistem yang sudah terbangun terganggu, sehingga SDM yang dimiliki perusahaan dan masyarakat dirugikan. Sebab, , masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada aktivitas di PLTU mendadak terhenti. Jangan sampai itu terjadi,” kata Filda.
“Diperlukan pertimbangan matang, mau dikemanakan dan harus dimanfaatkan seperti apa unsur-unsur yang ada. Lalu, bagaimana dengan pemberdayaan ekonomi dan masyarakat sekitar yang sudah terbangun. Ini penting,” kata Filda.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, seluruh PLTU di Indonesia akan ditutup pada tahun 2050. Sebagai gantinya akan dibangun pembangkit listrik berbahan bakar energi terbarukan (EBT) sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk lebih mengembangkan perekonomian hijau.
Selain menutup PLTU batubara, Presiden Jokowi juga menyatakan telah melakukan aksi nyata dalam menjaga keberlangsungan lingkungan, seperti laju deforestasi yang telah turun siginifikan dan terendah selama kurang lebih 20 tahun terakhir.
Di sisi lain, kebakaran hutan juga turun sebanyak 88%, dan rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare ditargetkan selesai pada tahun 2024.
