BRIEF.ID – DPR RI menyoroti berbagai isu pertanian dalam Pertemuan Antar Parlemen ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Hal itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan petani yang lebih berdaya.
Hal itu, disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, saat menghadiri pertemuan multipihak kedua (second joint event) dalam acara AIPA-FAO-IISD, di Ubud, Bali, Rabu (24/7/2024).
Beberapa isu pertanian yang disoroti DPR RI, antara lain terkait peningkatan nilai tukar petani. Pasalnya nilai tukar petani kita baru 112,46 pada tahun 2023.
“Ini perlu ditingkatkan, dan untuk itu, pupuk, bibit, pakan ternak perlu ada. Sangat penting bagi petani, pekebun, dan peternak untuk meraup untung hingga 30%,” kata Fadli Zon.
Pada kesempatan itu, Fadli Zon menyampaikan perlu ada Undang-Undang omnibus untuk sektor pertanian, mengingat saat ini legislasi dalam isu dan sektor terkait sangat beragam.
Menurut dia, Undang-Undang omnibus Pertanian sangat diperlukan karena mencakup banyak aspek terkait sektor pertanian dari hulu sampai hilir.
Ketua BKSAP juga menyoroti fungsi Kementerian Pertanian yang perlu diperkuat. “Urusan pertanian perlu menjadi urusan wajib di daerah sebagai langkah afirmasi ke sektor pertanian,” ujarnya.
Fadli Zon mengungkapkan, regenerasi petani juga menjadi sebuah kebutuhan, dan dapat menjadi salah satu jawaban untuk bonus demografi. Pasalnya, petani milenial baru sekitar 21% dari total jumlah petani di tanah air.
“Pertanian perlu dikemas menarik agar memikat anak muda. Jika tidak, kita akan mengalami kelangkaan petani dalam beberapa dekade ke depan,” tutur Fadli Zon.
Selain itu, lanjutnya, tekanan demografi bertambah untuk penyediaan pangan. Sebanyak 280 juta jiwa rakyat Indonesia membutuhkan pangan tiga kali sehari.
Sementara pada saat yang sama, perubahan iklim yang berpengaruh pada cuaca ekstrem dan pasokan air, mempengaruhi kondisi pertanian.
Terkait dengan itu, diperlukan beragam upaya untuk transformasi pertanian menuju agribisnis. Peningkatan investasi untuk isu pertanian juga perlu dilakukan.
Dia menambahkan, ASEAN-RAI (Responsible Agricultural Investment) dapat menjembatani upaya-upaya tersebut. Panduan tersebut bermanfaat mendasar, tidak hanya untuk sektor-sektor pertanian, tetapi pada tata kelola nasional.
“Semoga melalui forum ini, parlemen dapat secara konkret mendukung upaya penguatan iklim pendukung bagi tata kelola pertanian dan bisnis petani ke depan,” ungkap Fadli Zon.
No Comments