BRIEF.ID – Bank Indonesia menyiapkan kebijakan moneter yang berfokus pada mitigasi risiko global untuk mengantisipasi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) pada September 2024.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan kebijakan moneter itu khususnya untuk menjaga kestabilan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS, karena sinyal kuat suku bunga The Fed bakal dipangkas.
Menurut dia, dolar AS masih akan tetap menguat, sementara nilai tukar negara-negara lain melemah. Meski demikian, penguatan dolar tidak akan lebih tinggi dari sebelumnya.
“Tentu hal ini akan berpengaruh bagi BI terkait dengan kebijakan moneter yang berfokus pada mitigasi risiko global, khususnya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah,” ujar Perry saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III 2024 di Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Dia menyampaikan, banyak ekonom dan bank sentral di berbagai negara memperkirakan pemangkasan suku bunga The Fed lebih cepat dari perkiraan, seiring pulihnya kondisi ekonomi negara tersebut.
Sebelumnya, BI memperkirakan suku bunga The Fed akan turun pada November 2024 atau Desember 2024, namun hasil rapat The Fed pada Rabu (31/7/2024) mengindikasikan suku bunga The Fed akan dipangkas pada September 2024.
Perry menyebut, sejumlah negara antara lain bank sentral Eropa (ECB) dan bank sentral Inggris (BoE), serta bank sentral Jepang (BoJ) sudah mulai menurunkan suku bunganya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah per 26 Juli 2024 menguat 0,52% mtd dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024.
Jika dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah melemah 5,48% ytd sejalan dengan kondisi global, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara-negara kawasan seperti Won Korea (6,93% ytd) dan Yen Jepang (8,27% ytd).
“Kinerja rupiah yang membaik tersebut ditopang oleh komitmen BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta berlanjutnya aliran masuk modal asing dan surplus neraca perdagangan barang,” kata Sri Mulyani.
