Jakarta – Ketua Umum Pemuda Muhammadiah, Sunanto mengatakan ada tiga sifat pada masa Orde Baru (Orba) yang dinilai belum dapat mencerminkan reformasi. Mengingat dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2019 terdapat tokoh-tokoh Orba pada masing-masing kubu.
“Tiga sifat orba yang perlu dihilangkan adalah kartel kekuasaan, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan otoriterianisme. Kalau tiga sifat ini masih ada, maka bangsa ini belum dapat dikatakan telah mengalami reformasi,” ujar Sunanto pada acara diskusi di Populi Center edisi Pemilu 2019 di Jakarta (6/12).
Dalam suasana Pemilihan Presiden (Pilpres 2019), Sunanto melihat karakteristik Orba masih melekat pada kedua pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden. Corak Orba tampak pada kebijakan yang dibuat secara developmentalis, di kubu lain terdapat elemen biologis Orba yang melekat pada sifat kekeluargaannya. “Hanya beda perspektif saja, tidak bisa dikatakan satu ini Orba dan satu ini tidak Orba.”
Pada diskusi umum bertajuk ‘Counting to Pilpres 2019, Orba dalam Pilpres’ yang diselenggarakan oleh Populi Center, dihadiri oleh seorang Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pembicara Prof Hermawan Sulistyo. Ia mengatakan situasi atau lingkungan Orba masih terjadi hingga saat ini. Terbukti dari narasi Orba yang muncul dalam perhelatan Pilpres 2019.
Menurutnya, semua golongan berfikir bila saat ini Orba sudah tidak ada. Namun, ia menegaskan kalau Orba tidak hanya berhenti dari segi pencopotan sebuah pimpinan, seperti ketika Soeharto jatuh pada 1998 dan era reformasi dimulai maka Orba berakhir. Kemudian, adanya kabinet yang mengisinya sebuah kedudukan adalah orang yang sama dari lingkup Orba.
Maka dari itu, Hermawan melihat, jika pada sekarang ini Orba di reproduksi menjadi tema kampanye adalah hal yang wajar. Pasalnya, rezim ini memang tidak pernah berganti dan masih tetap berkuasa. “Jadi kalau itu di reproduksi menjadi tema kampanye seperti sekarang, ya wajar-wajar saja karena memang tidak pernah berganti” ujarnya.
Selanjutnya, dirinya menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Orba yang masuk dalam pertarungan politik saat ini. Pertama, kelebihan Orba adalah mengumpulkan dukungan dari orang-orang yang pada periode dahulu mengikuti rezim Orba. Dalam konteks ini, jika pada era 1998 dia adalah pengusaha pasti masuk dalam kartel (Orba). Sementara itu, jika ia sebelumnya adalah politisi atau pejabat pasti (wataknya) melakukan penindasan.
Kedua, kelebihan Orba adalah mereka bisa menghimpun uang. Hermawan mengakui, tidak ada satupun keluarga atau kroni yang dapat mengkantongi uang sebanyak yang mereka miliki. Kondisi ini bisa dilihat dari besaran pajak yang dibayarkan oleh Tommy Soeharto dengan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun 2016 lalu. Dari sana publik dapat memperkirakan jumlah kekayaan dari Tommy Soeharto.
Di sisi lain, kerugian yang didapat ketika Orba mengikuti konstelasi Pilpres adalah mental korupsi seperti tokoh-tokoh legislatif yang tertangkap KPK. “Dua dosa terberat Orba itu adalah pelanggaran HAM dan perampokan ekonomi. Ini yang perlu dihindari.”
Seperti yang diketahui belakangan ini, narasi Orba kembali muncul dalam perhelatan Pilpres 2019. Tidak hanya ditandai dengan kehadiran partai Berkarya yang dipimpin Tommy Suharto, tetapi juga ditandai oleh kampanye capaian-capaian keberhasilan di masa Orba, seperti swasembada pangan. Capaian tersebut dianggap akan kembali terjadi jika Capres Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden.
Wacana yang digulirkan seakan-akan memberikan peringatan bahwa publik lupa jika Orba merujuk pada satu sistem kekuasaan otoriter. Maka dari itu, munculnya kembali Orba perlu disikapi dengan seksama. Lantas, bagaimana masa depan demokrasi Indonesia dengan munculnya elemen-elemen Orba dalam bentuk parpol dan dukungannya kepada salah satu pasangan calon?
