BRIEF.ID – 27 Agustus 1945 menjadi salah satu hari penting dalam fase awal Revolusi Kemerdekaan Indonesia.
Di berbagai daerah, para pemimpin dan pemuda mulai membangun pemerintahan, organisasi politik, serta kekuatan bersenjata untuk mempertahankan negara yang baru saja diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.
Namun, proklamasi tidak serta-merta membuat Republik Indonesia menguasai wilayah yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan pendudukan Jepang. Jepang masih memiliki tentara dan senjata dan sekutunya mulai bergerak menuju Indonesia. Di sisi lain, Belanda juga sudah bersiap memanfaatkan kedatangan Sekutu untuk kembali ke bekas koloninya.
Sepuluh hari kemudian, pada 27 Agustus 1945, denyut revolusi mulai terlihat semakin jelas di berbagai daerah. Di Aceh, organisasi bersenjata dibentuk. Di Priangan, kekuatan keamanan Republik mulai disusun. Di Sumatera Barat, para pemimpin daerah mengadakan rapat untuk menerjemahkan instruksi pemerintah pusat. Sementara di Medan, utusan pemerintah pusat tiba membawa keputusan dan instruksi dari Jakarta.
Dengan demikian, 27 Agustus 1945 dapat dilihat sebagai salah satu hari ketika proklamasi mulai diterjemahkan dari sebuah pernyataan politik menjadi upaya nyata membangun kekuasaan Republik di daerah.
Aceh: Membentuk Kekuatan Bersenjata Republik
Salah satu peristiwa paling penting terjadi di Kutaraja, yang kini disebut Banda Aceh. Pada 27 Agustus 1945, sejumlah bekas perwira Giyugun mengadakan pertemuan rahasia di sebuah kamar Hotel Sentral di Jalan Mohammad Jam, Kutaraja. Mereka antara lain Syamaun Gaharu, Nyak Neh Rika, Usman Nyak Gade, Teuku Hamid Azwar, Said Usman, dan Bachtiar Idham.
Pertemuan itu dilakukan secara hati-hati karena Jepang masih mengawasi aktivitas politik dan pergerakan rakyat. Para tokoh tersebut mulai membicarakan kebutuhan membentuk organisasi pertahanan untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan.
Hasilnya adalah pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Dalam buku Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949) karya T. Ibrahim Alfian Dkk disebutkan bahwa Syamaun Gaharu kemudian dipercaya sebagai komandan, sedangkan Teuku Hamid Azwar menjadi kepala staf. Markasnya berada di Kutaraja, dengan jaringan organisasi yang kemudian dikembangkan ke berbagai daerah di Aceh.
Pembentukan API tidak berhenti sebagai organisasi pemuda. Para anggotanya pun mempersiapkan diri untuk mengambil alih persenjataan Jepang sekaligus menghadapi kemungkinan kembalinya Belanda.
Dalam konteks tersebut, pembentukan API menunjukkan bahwa sebagian elite dan pemuda Aceh sudah melihat persoalan kemerdekaan bukan sekadar persoalan politik, tetapi juga persoalan siapa yang memegang senjata dan siapa yang menguasai wilayah.
Dalam buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diterbitkan Kemendikbud (2015) disebutkan bahwa API kemudian diresmikan sebagai Pasukan Resmi Negara pada 12 Oktober 1945 oleh Residen Aceh Teuku Nyak Arief. Dalam perkembangan berikutnya, organisasi tersebut menjadi salah satu mata rantai yang mengarah pada pembentukan TKR dan kemudian TRI Divisi Gajah di Aceh.
Priangan: Bekas PETA, Heiho dan KNIL Mulai Disatukan
Pada hari yang sama, perkembangan penting juga terjadi di daerah Jawa Barat. Di Priangan, Residen R. Puradiredja juga mengadakan pertemuan dengan Sanusi Hardjadinata. Pertemuan tersebut telah menghasilkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR Keresidenan Priangan di mana Arudji Kartawinata ditunjuk sebagai ketua, sementara Omon Abdurachman menjadi wakilnya.
Pembentukan BKR Priangan juga menjadi penting karena organisasi itu kemudian menjadi salah satu fondasi awal untuk pembentukan kekuatan militer Republik di Jawa Barat.
Adeng, Wiwi Kuswiah, Herry Wiryono, dan Lasmiyati dalam buku Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Bandung dan Sekitarnya Tahun 1945–1949 menyebut anggota BKR Priangan berasal dari berbagai latar belakang militer. Di antara mereka terdapat bekas anggota PETA, Heiho, dan KNIL. Mereka sebelumnya pernah berada dalam struktur militer yang berbeda, tetapi setelah Indonesia merdeka, pengalaman dan kemampuan mereka mulai diarahkan untuk kepentingan Republik.
Di Bandung dan sekitarnya, pembentukan BKR kemudian berkembang ke tingkat kabupaten dan kota. Para bekas perwira PETA dan kelompok militer lainnya mulai mengorganisasi diri. Ini merupakan bagian penting dari proses yang beberapa tahun kemudian melahirkan struktur militer Jawa Barat yang dikenal sebagai Divisi Siliwangi.
Dengan kata lain, pada 27 Agustus 1945, salah satu fondasi awal kekuatan bersenjata Republik di Jawa Barat mulai diletakkan.
Sumatera Barat: Proklamasi Diterjemahkan menjadi Pemerintahan Daerah
Peristiwa 27 Agustus lain juga berlangsung di Padang. Pada 27 Agustus 1945, para pemimpin Sumatera Barat mengadakan rapat yang kemudian berlangsung hingga 29 Agustus. Rapat tersebut membahas bagaimana instruksi pemerintah Republik di Jakarta dapat dilaksanakan di Sumatera.
Salah satu keputusan pentingnya adalah menyebarluaskan Proklamasi Kemerdekaan ke seluruh Sumatera serta menegaskan bahwa rakyat Sumatera sudah mengakui kemerdekaan Indonesia sebagaimana diproklamasikan Soekarno-Hatta.
Mohammad Iskandar dalam buku Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Barat 1945–1950 menjelaskan rapat para pemimpin di Sumatra Barat juga membahas pembentukan struktur Komite Nasional Indonesia di daerah.
Kendati demikian, Pemerintahan Republik di daerah belum langsung terbentuk dengan struktur yang sempurna. Para pemimpin harus memanfaatkan organisasi yang sudah ada dari masa pendudukan Jepang, kemudian mengubah orientasi dan fungsinya agar dapat digunakan untuk kepentingan negara baru.
Inilah salah satu karakter Revolusi Indonesia yaitu negara tidak selalu dibangun dari ruang kosong. Banyak struktur lama diambil alih, diubah, dan secara bertahap dimasukkan ke dalam sistem Republik.
Medan: Utusan Jakarta membawa Instruksi Republik
Sementara itu, di daerah Sumatera Utara, perkembangan politik juga mulai bergerak. Pada 27 Agustus 1945, Mr. Teuku Mohammad Hasan dan Dr. M. Amir tiba kembali di Medan setelah menghadiri sidang PPKI di Jakarta. Kedua tokoh itu membawa instruksi dan keputusan pemerintah pusat untuk dilaksanakan di Sumatera.
Kedatangan mereka berlangsung dalam situasi yang jauh dari ideal. Jepang masih memegang kekuasaan, sementara unsur-unsur Sekutu mulai hadir. Di sisi lain, kelompok yang memiliki hubungan dengan Belanda mulai mempersiapkan kedatangan kembali pemerintahan kolonial.
Dalam buku Sejarah Daerah Sumatra Utara, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan bahwa upaya membangun pemerintahan Republik di Medan menghadapi persoalan yang berbeda dengan Jakarta.
Teuku Mohammad Hasan dan Dr. M. Amir kemudian berusaha mengonsolidasikan kekuatan politik di Sumatera Utara. Namun, pembentukan Komite Nasional di Medan tidak berjalan dengan mudah.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa proklamasi di Jakarta belum otomatis menghasilkan pengakuan dan penguasaan politik di daerah.
Republik masih harus bernegosiasi, membangun organisasi, merebut legitimasi, dan dalam banyak kasus menghadapi kekuatan bersenjata yang masih berada di tangan Jepang maupun kelompok yang menghendaki kembalinya Belanda.
Satu Tanggal, Banyak Gerakan Perjuangan
Jika dilihat secara terpisah, peristiwa-peristiwa 27 Agustus 1945 mungkin tampak seperti kejadian lokal, seperti API di Aceh, BKR di Priangan, Rapat politik di Padang, Kedatangan utusan pemerintah pusat di Medan.
Namun jika semuanya disusun dalam satu garis waktu, terlihat pola yang jauh lebih besar. Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan.
Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi belum menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Republik Indonesia. Pemerintah Republik baru saja lahir dan belum memiliki perangkat pemerintahan yang mapan di seluruh wilayah. Sekutu sedang bersiap masuk, sementara Belanda menunggu kesempatan untuk kembali.
Dalam situasi seperti itu, kemerdekaan harus dipertahankan dengan dua cara sekaligus: membangun pemerintahan dan membangun kekuatan untuk mempertahankannya.
Itulah yang terjadi di berbagai daerah pada hari-hari setelah Proklamasi. Bukan hari Proklamasi, tetapi hari konsolidasi. Karena itu, 27 Agustus 1945 mungkin tidak akan pernah memiliki popularitas yang sama dengan 17 Agustus.
Tidak ada pembacaan teks Proklamasi pada hari itu. Tidak ada foto ikonik Soekarno-Hatta. Tidak ada satu peristiwa tunggal yang kemudian dijadikan simbol nasional. Tetapi justru di situlah arti penting tanggal tersebut.
Jika 17 Agustus adalah hari ketika Indonesia menyatakan dirinya merdeka, maka hari-hari setelahnya adalah masa ketika rakyat Indonesia berusaha membuat kemerdekaan itu benar-benar ada di lapangan.
Pada 27 Agustus 1945, proses tersebut terlihat secara nyata. Di Aceh, pemuda dan bekas perwira militer membentuk API. Di Priangan, bekas anggota PETA, Heiho dan KNIL mulai disusun dalam BKR. Di Sumatera Barat, para pemimpin daerah membahas bagaimana instruksi pemerintah pusat diterapkan dan bagaimana Republik dikonsolidasikan. Di Medan, utusan Jakarta membawa pesan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diterjemahkan menjadi pemerintahan di Sumatera.
Sepuluh hari setelah Proklamasi, Republik Indonesia belum sepenuhnya menjadi sebuah negara dalam arti praktis. Ia masih merupakan proyek politik yang sedang diperebutkan, sehingga 27 Agustus 1945 adalah salah satu hari ketika proyek itu mulai dibangun, daerah demi daerah. (ayb)
