BRIEF.ID – Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menyatakan, gerakan publik menjadi satu-satunya upaya untuk mengintervensi dan menginterupsi proses rekayasa dan pembajakan Pemilu 2024, yang kini berlangsung.
Saat ini, rakyat tidak memiliki kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawas Pemilu, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang nantinya akan mengadili sengketa Pemilu.
“Jadi, hanya gerakan publik yang bisa mengintervensi dan menginterupsi proses rekayasa serta pembajakan kedaulatan rakyat, yang kini berlangsung,” ujar Halili di Jakarta, Minggu (18/2/2024).
Halili mengungkapkan, kekecewaan rakyat terhadap rezim yang berkuasa saat ini sudah ada sejak lama, sehingga menjelang Pemilu 2024 para elemen kampus seperti mahasiswa dan guru besar melakukan gerakan moral mengkritisi dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis juga menyatakan, bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada Rabu (14/2/2024) 14 mengonfirmasi bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan Calon Presiden Prabowo Subianto yang didampingi anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Penegakan HAM Suram
Sejak awal Koalisi menilai, bahwa Prabowo dan Gibran adalah paslon yang bermasalah. Prabowo merupakan pelanggar hak asasi manusia (HAM), karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998. Penculikan aktivis telah diakui dan membuat Prabowo dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP), pada 3 Agustus 1998.
“Sedangkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi,” ujar Halili yang juga Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis.
Lebih lanjut, dia menyebut, bahwa penegakan HAM lima tahun ke depan akan suram karena jika Prabowo presiden, memiliki rekam jejak terduga pelanggar HAM.
“Sudah pasti suram. Saya kira rasional saja. Tidak mungkin terduga pelanggar HAM akan memerintahkan pembentukan pengadilan HAM,” tukasnya.
Halili menambahkan, jika mengacu pada studi politik, banyak sekali pengalaman bahwa demokrasi justru ditumpangi untuk membunuh demokrasi itu sendiri. Itu dilakukan oleh para demagog (perusuh), yang oleh banyak scholar politik disebut sebagai musuh terburuk demokrasi.
No Comments