Jajaran Kejaksaan Agung Wajib Tingkatkan Kepercayaan Publik

July 22, 2023

BRIEF.ID –  Presiden  Joko Widodo (Jokowi)  meminta jajaran Kejaksaaan Agung RI  melakukan transformasi komprehensif dari pusat hingga ke daerah untuk  meningkatkan kepercayaan publik.

“Kepercayaan publik ini harus dipertahankan serta diperbaiki dengan kinerja yang semakin baik,  kerja-kerja yang sistematis dan terlembaga,  serta melakukan transformasi  terencana yang komprehensif dari pusat sampai ke daerah,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63, Sabtu (22/7/2023),  di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Agung,  Jakarta, Sabtu (22/7/2023).

Presiden Jokowi  senang karena kepercayaan publik terhadap Kejaksaan terus meningkat, dari 75,3% pada  Agustus 2022 menjadi 81,2% pada Juli 2023.

“Saya ingin mengucapkan selamat. Namun hati-hati, mempertahankan, meningkatkan kepercayaan masyarakat itu tidak gampang. Jangan cepat berpuas diri, kepercayaan masyarakat ini harus dipertahankan, kepercayaan masyarakat ini harus ditingkatkan,” katanya.

Kepala Negara menambahkan, kepercayaan publik yang tinggi itu menjadi modal penting Kejaksaan untuk melakukan transformasi serta menggerakkan reformasi Kejaksaan di semua aspek dan tingkatan. Presiden pun meminta Kejaksaan untuk terus meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan integritas sumber daya manusia (SDM),

“Tingkatkan kualitas SDM melalui perekrutan jaksa yang selektif, melalui pelatihan yang intensif. Tingkatkan standar etika, profesionalisme, dan integritas jaksa. Tingkatkan terus efektivitas kerja, optimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Permudah akses masyarakat pada pelayanan hukum, tingkatkan keterbukaan informasi, serta responsif menangani laporan-laporan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden Jokowi meminta jajaran Kejaksaan Agung  terus meningkatkan akuntabilitas dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut juga ditujukan Presiden kepada semua aparat penegak hukum, termasuk Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pengawas dan auditor baik di tingkat pusat maupun di daerah.

“Jangan ada lagi aparat Kejaksaan, meskipun saya tahu ini oknum, yang mempermainkan hukum, yang menitip rekanan proyek, yang menitip barang impor, dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya,” kata Presiden Jokowi.

No Comments

    Leave a Reply