BRIEF.ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) membuat strategi yang baik untuk meningkatkan kampanye positif tentang sawit Indonesia di luar negeri.
Sejak menjadi produsen utama kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dunia tahun 2006, Indonesia kerap dihadapkan pada tantangan global, khususnya terkait kampanye negatif yang dilancarkan di tingkat global, yang menuduh kelapa sawit sebagai penyebab perubahan iklim.
“Kita harus mengkomunikasikan informasi dan kebijakan secara efektif, serta membuktikan bahwa upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan,” kata Wapres pada pengukuhan pengurus GAPKI periode 2023-2028 di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Wapres mengatakan, GAPKI sebagai wadah para pengusaha kelapa sawit harus bersama-sama menyusun strategi dan menggalakkan kampanye positif untuk menekan isu-isu negatif itu.
Disebutkan, bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap penurunan emisi karbon, misalnya, dengan memperbaharui target penurunan emisi yang termuat dalam Nationally Determined Contribution atau Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC).
“Target semula dari 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. Sesuai visi Indonesia, untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” ujarnya.
Wapres menyatakan, perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi secara signifikan.
“Berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektare berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun,” ujar Wapres mengemukakan fakta pendukung.
“Selain itu, program biodiesel atau B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022,” imbuhnya.
Untuk itu pula, ungkap Wapres, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam mendorong praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit.
“ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia,” ucap Wapres saat menekankan pentingnya transformasi di industri kelapa sawit.
Menurut Wapres, fakta-fakta ini penting untuk diinformasikan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat internasional agar kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit ini dapat diredam.
Pengurus GAPKI yang dilantik, kata Wapres, menjadi ujung tombak untuk menyinergikan kekuatan internal dalam mewujudkan transformasi tersebut, termasuk menghadapi kampanye negatif kelapa sawit dan berbagai tantangan lainnya.
“Harapan saya kepada jajaran pengurus yang baru agar lebih memperkokoh peran GAPKI dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan pada tahun 2024 serta membantu penyelesaian pekerjaan rumah, seperti peningkatan produktivitas, kampanye negatif, gangguan usaha dan konflik, hilirisasi, maupun hambatan akses pasar di negara tujuan ekspor,” kata dia.
Selain itu, Wapres mengingatkan pengurus baru GAPKI atas perlunya langkah-langkah konkret penguatan internal industri sawit nasional, sebagaimana pernah disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI GAPKI, pada Maret 2023 lalu.
Wapres juga telah meminta GAPKI untuk memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan besar, memberikan pendampingan dan bimbingan sertifikasi ISPO, mengoptimalkan program _corporate social responsibility_ (CSR), meningkatkan kepeloporan GAPKI dalam mengembangkan wilayah terpencil, serta memberdayakan masyarakat perkebunan melalui kerja sama dengan pondok pesantren.
“Saya berharap, pengurus yang baru dapat mengimplementasikan ke dalam program dan aksi nyata yang berdampak luas bagi masyarakat maupun pelaku industri, termasuk petani sawit,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan GAPKI, dengan lebih dari 16 juta hektare kebun kelapa sawit yang dikelola merupakan organisasi kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan demikian, kemajuan dan kemunduran industri kelapa sawit nasional ditentukan oleh kinerja GAPKI. Syahrul pun menaruh harapan besar, agar pengurus GAPKI yang baru akan mampu mengejar target 1.000 hektare program peremajaan sawit rakyat.
“Selamat jadi pengurus baru GAPKI. Saya berharap kita segera ketemu lagi, akan saya undang ke kantor saya,” ucapnya.
No Comments