Taiwan Takkan Balas Kebijakan Tarif Resiprokal AS

BRIEF.ID – Pemimpin Taiwan, Lai Ching-te mengatakan Taipei tidak berniat membalas pemberlakuan tarif resiprokal 32% atas barang-barang asal Taiwan yang dikenakan Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Laporan Focus Taiwan menyebutkan, perkembangan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump, pada 2 April 2025, mengumumkan tarif besar-besaran, mulai dari 10% hingga 50% atas barang impor dari puluhan negara dan kawasan ekonomi, termasuk Taiwan, sekutu AS, yang ekspornya ke AS kini akan dikenakan tarif tambahan sebesar 32%.

Lai mengakui  dampak signifikan yang akan ditimbulkan oleh tarif 32% terhadap ekonomi Taiwan, namun ia mendorong masyarakat untuk tidak panik dan menyoroti pondasi ekonomi negara tersebut tetap kuat.

“Taiwan tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan tarif balasan terhadap  tarif timbal balik Amerika Serikat. Investasi oleh perusahaan Taiwan di AS juga akan tetap berlanjut tanpa perubahan apa pun, selama itu sejalan dengan kepentingan nasional kami,” kata Lai.

Untuk mengurangi dampak dari tarif tersebut, Lai  mengumumkan bahwa pemerintahannya telah membentuk tim negosiasi untuk memulai diskusi resmi dengan Amerika Serikat.

Lai juga mencatat bahwa pemerintahnya juga akan mendukung perusahaan-perusahaan Taiwan untuk meningkatkan investasi mereka di Amerika Serikat, khususnya di sektor-sektor seperti elektronik, teknologi informasi dan komunikasi, petrokimia, dan gas alam. (Ant/nov)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Satgas PKH Kejaksaan Setor Rp13,24 T ke Kas Negara

BRIEF.ID - Satgas PKH Kejaksaan Agung telah menyetorkan uang...

SD Wajib Bahasa Inggris Mulai 2027, Ini Pesan DPRD DKI Jakarta

BRIEF.ID - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ranny Mauliani...

Nasib Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres Ditentukan MK Nanti Malam, Ini Perkara yang Dipersoalkan

BRIEF.ID - Nasib Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden...

APBN 2027 Tak Cukup Hanya Andalkan Anggaran Besar, Ini yang Perlu Disoroti Pemerintah

BRIEF.ID - Pemerintah disarankan agar tidak menilai keberhasilan pelaksanaan...