BRIEF.ID – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2026, yang akan dialokasikan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan itu ditempuh untuk memperkuat pembiayaan, produksi dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
“Pemerintah terus mendorong dalam bentuk pembiayaan yaitu KUR untuk pertanian. Tahun ini kita punya plafon Rp300 triliun,” kata Airlangga saat berbicara pada Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Airlangga menyebutkan pada 2025 lalu, penyaluran KUR pertanian mencapai Rp102 triliun, sedangkan pada 2025 pemerintah menetapkan plafon lebih tinggi sebagai dorongan serius meningkatkan akses modal petani dan pelaku usaha tani.
Ia menegaskan plafon KUR pertanian masih dapat dinaikkan sesuai kebutuhan, karena tidak ada pembatasan sektor, sepanjang pembiayaan produktif, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
“Dan sebetulnya untuk pertanian pun plafonnya bisa kita naikkan, tidak ada pembatasan untuk pertanian dan KUR ini bisa terus untuk dijaga,” ujar dia.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah mencatat capaian ketahanan pangan 2025 membaik, ditopang oleh produksi beras 34,71 juta ton serta produksi jagung sekitar 16 juta ton, yang dinilai baik sepanjang tahun.
“Kita bersyukur tahun 2025 kita bisa mengatasi terkait kemampuan kita untuk ketahanan pangan termasuk produksi beras yang mencapai 34,71 juta ton,” kata Airlangga.
Pemerintah berkomitmen menjaga realisasi KUR pertanian agar terus tumbuh, mempertahankan swasembada beras termasuk stabilitas harga, dan kesejahteraan petani melalui kebijakan pembiayaan yang adaptif.
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026), mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun 2025. (nov)
