Browsing Tag

wabah

News

Presiden: Tetap Jalankan Protokol Kesehatan dengan Disiplin

April 24, 2020

Presiden Joko Widodo telah mendengar pernyataan dari pejabat Department of Homeland Security dari pemerintah Amerika Serikat terkait penelitian terhadap virus corona atau Covid-19. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembapan udara, sangat memengaruhi kecepatan kematian virus Covid-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori.

“Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi kelembapan, dan adanya paparan langsung sinar matahari akan semakin memperpendek masa hidup virus Covid-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, pada Jumat (24/4/2020).

Menurut Presiden kabar tersebut merupakan berita menggembirakan bagi Indonesia yang beriklim tropis dengan suhu yang panas, udara lembap, dan kaya sinar matahari. Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan protokol pencegahan penularan Covid-19 secara disiplin.

“Namun demikian, jangan lupa protokol pencegahan penularan Covid-19 harus terus kita jalankan secara disiplin dengan disiplin yang kuat. Satu, cuci tangan, selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat tingkatkan imunitas, tingkatkan daya tahan tubuh,” tandasnya.

News

Survei: Mayoritas Masyarakat Indonesia Tetap Optimis & Siap Membantu Saat Pandemi Covid-19

April 9, 2020

Jakarta – Konsultan Brand ETNOMARK melakukan riset untuk mengenali gaya perilaku masyarakat Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini. Ada delapan dimensi perilaku yang mereka teliti untuk melihat bagaimana masyarakat dalam bersosialisasi selama pandemi.

Total ada 609 responden yang mereka teliti dengan metode survei secara daring. Lama survei secara daring selama satu pekan pada awal April 2020, dengan responden adalah online user yang aktif, pengguna WhatsApp. 

Ke-delapan perilaku yang diteliti adalah pengetahuan tentang Covid-19, Work from Home (WFH), donasi, berbagi pengetahuan, dampak bisnis/personal, berbelanja, karakter psikologis dan keseharian. 

Dari hasil survei didapati bila dalam pengetahuan tentang Covid-19, sebanyak 47 persen responden menyatakan diri sebagai orang yang awam saja. Hasil ini hanya unggul tipis dari mereka yang menyatakan diri sebagai mendadak pakar, yaitu sekitar 45 persen. Sementara untuk perilaku WFH, sebesar 71 persen responden menyatakan bekerja sebatas yang digariskan perusahaan.

Untuk perilaku donasi, sebesar 83 persen responden memilih dirinya sebagai kelompok ‘malaikat’. Ini sebanding dengan perilaku dampak bisnis/personal, karena 88 persen dari responden memilih sebagai kelompok yang menyatakan keikhlasannya berkorban dalam kondisi sulit ini. Untuk perilaku berbelanja, sebesar 78 persen responden menyatakan dirinya sebagai wakil keluarga dalam berbelanja. 

Hal menarik dari penelitian ini ditemukan pada hasil terkait perilaku karakter psikologis. Karena sebanyak 64 persen responden menyatakan dirinya sebagai orang yang optimis di tengah kondisi pandemi Covid-19. Sementara pada perilaku keseharian, 40 persen responden mengatakan mempunyai energi lebih untuk mengerjakan hobi, ibadah, olahraga atau sekedar bermedia sosial.

Secara menyeluruh, survei ini mendapati bahwa 70 persen dari keseluruhan responden berperilaku sosialisme dan berorientasi pada sesama. Masih ada 27 persen responden yang berperilaku positif tetapi masih berorientasi pada diri sendiri dan 3 persen cenderung egosentris.

“Sebanyak 70 persen dari 609 responden termasuk kategori orang dengan gaya perilaku sosialisme dan berorientasi pada sesama. Ini sejalan dengan kultur masyarakat Indonesia dan khususnya dalam masa sulit seperti ini, kepedulian dan saling tolong menolong itu penting,” kata Brand Consultant dan Ethnographer Director ETNOMARK Consulting, Amalia E. Maulana, Kamis (9/4/2020).

Amalia menuturkan sebelum survei kuantitatif secara daring, ETNOMARK Consulting yang mempunyai spesialisasi di bidang penelitian etnografi pemasaran, mengadakan penelusuran tentang tipe-tipe perilaku masyarakat ini. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif melalui etnografi online selama 3 minggu di bulan Maret 2020. 

Secara kualitatif, insight diperoleh dari hasil penelusuran ratusan posting di media sosial dan sumber media online. Berbagai cerita masyarakat sehari-hari ditangkap dari keyword hashtag yang digunakan dalam media sosial, seperti #DirumahAja #JagaJarakDulu #StaySafeStayHome #IsolasiDiri #BelanjaDariRumah #LawanCovid19 #LockDownIndonesia dan banyak lagi yang lain. Dari sana ditemukan dan digali insight-insight yang menarik. 

Insight diperkaya lagi dengan ikut masuk, berbicara, mendengarkan dan ikut serta dalam diskusi pembahasan komunitas di 35 WhatsApp Group (WAG) yang penduduknya saling aktif berinteraksi. 

“Insights dari studi etnografi tersebut digunakan untuk mendesain studi lanjutan, yaitu melalui survei daring. Survei ini selain bertujuan untuk memetakan sejauh mana gaya perilaku masyarakat Indonesia di kota besar di masa Pandemi Covid ini, juga membantu responden dalam mengukur gaya perilaku masing-masing,” tutup Amalia.

News

UN 2020 Ditiadakan, Jokowi: Momentum Evaluasi Standar Pendidikan Nasional

April 3, 2020

Jakarta – Ditiadakannya Ujian Nasional (UN) 2020 untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan melindungi keselamatan serta kesehatan siswa dan orang tua menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional.

Saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi yang digelar pada Jumat (3/4/2020), dari Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengacu pada survei PISA (Programme for International Student Assessment) yang dapat digunakan untuk mulai melakukan evaluasi tersebut.

“Indonesia telah ikut dalam survei PISA selama tujuh putaran sejak tahun 2000 hingga 2018. Survei PISA menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah berubah menjadi lebih inklusif, terbuka, dan meluas aksesnya selama 18 tahun terakhir,” ujar Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, dalam survei yang digelar pada 2018 dan menjadi salah satu rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia tersebut, Indonesia setidaknya memiliki tiga persoalan di dunia pendidikan yang mesti diatasi. Pertama, ialah mengenai besarnya persentase murid berprestasi rendah.

Presiden mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan akses bagi anak berusia 15 tahun terhadap sistem pendidikan sejak beberapa waktu terakhir. Namun, Kepala Negara menilai bahwa upaya yang dilakukan harus dapat dipacu lebih jauh.

“Jadi masih diperlukan upaya lebih besar agar target siswa berprestasi rendah ditekan hingga berada di kisaran 15 sampai 20 persen di 2030,” kata Presiden.

Selain itu, dua persoalan lainnya yang dapat ditemui dalam survei tersebut ialah mengenai tingginya persentase siswa untuk mengulang kelas, yakni sebesar 16 persen yang 5 persen lebih tinggi dibanding rata-rata di negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), dan tingginya tingkat ketidakhadiran siswa di kelas.

“Karena itu, mengacu pada hasil survei PISA, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh baik aspek peraturan, regulasi, masalah anggaran, masalah infrastruktur, masalah manajemen sekolah, maupun masalah kualitas dan beban administratif guru,” tuturnya.

Presiden juga menyinggung soal besarnya beban administratif yang mesti diemban oleh guru-guru. Padahal, semestinya kerja para guru lebih terfokus pada kegiatan belajar-mengajar untuk mengetahui potensi dan mengembangkan kemampuan para siswa peserta didiknya.

“Jadi guru tidak fokus pada kegiatan belajar-mengajar tetapi lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Ini tolong digarisbawahi,” ucapnya.

Sementara aspek lain yang juga mesti dijadikan perhatian ialah perbaikan dalam proses belajar-mengajar, terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta perbaikan lingkungan belajar siswa, termasuk motivasi belajar dan menekan tindakan perundungan di sekolah.

“Hasil survei PISA dan evaluasi UN juga menyebut, terdapat dukungan yang kuat antara kondisi sosial-ekonomi siswa dengan capaian hasil UN atau skor nilai PISA,” ujarnya mengakhiri arahan rapat terbatas.

News

Antisipasi Lonjakan Kasus Impor Covid-19, Jokowi: Kendalikan Mobilitas Antarnegara

March 31, 2020

Jakarta – Pandemi virus corona atau Covid-19 terus meluas dan telah menjangkiti 202 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam satu minggu terakhir, episentrum Covid-19 juga beralih dari sebelumnya di Tiongkok, kini berada di Amerika Serikat dan Eropa.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang digelar secara telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (31/3/2020).

Presiden juga mengatakan bahwa beberapa negara yang telah mampu mendatarkan kurva penyebaran Covid-19, menghadapi tantangan baru berupa banyaknya kasus dari luar negeri.

“RRT, Korea Selatan, dan Singapura saat ini banyak menghadapi imported cases, kasus-kasus yang dibawa dari luar negeri,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Oleh sebab itu, selain mengendalikan arus mobilitas antarwilayah di dalam negeri seperti arus mudik, Presiden juga menyerukan agar mobilitas antarnegara yang berisiko membawa kasus impor juga dikendalikan. Arus kembalinya warga negara Indonesia (WNI) dari beberapa negara seperti Malaysia misalnya, perlu untuk dicermati karena menyangkut jumlah WNI yang tidak sedikit.

“Saya menerima laporan dalam beberapa hari ini, setiap hari ada kurang lebih 3 ribu pekerja migran yang kembali dari Malaysia. Selain pekerja migran di Malaysia kita juga harus mengantisipasi kepulangan dari para kru kapal, pekerja ABK yang ada di kapal, perkiraan kita ada kurang lebih 10 ribu sampai 11 ribu ABK. Ini juga perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk men-screening mereka,” paparnya.

Di samping itu, pergeseran episentrum Covid-19 ke Amerika Serikat dan Eropa juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang mengatur perlintasan lalu lintas warga negara asing ke wilayah Indonesia.

“Terkait kembalinya WNI dari luar negeri, prinsip utama yang kita pegang adalah bagaimana kita melindungi kesehatan para WNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di Tanah Air,” tegasnya.

Untuk itu, Kepala Negara kembali menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat baik di bandara, di pelabuhan, dan di pos lintas batas. Bagi mereka yang tidak ada gejala, bisa dipulangkan ke daerah masing-masing dengan status sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

“Jadi setelah sampai di daerah betul-betul kita harus menjalankan protokol isolasi secara mandiri dengan penuh disiplin. Kemudian yang lain juga yang berkaitan dengan program bantuan sosial yang perlu kita berikan,” imbuhnya.

Sedangkan bagi mereka yang memiliki gejala, harus dilakukan proses isolasi di rumah sakit yang telah disiapkan pemerintah, misalnya di Pulau Galang. Presiden pun meminta kebijakan terkait perlintasan warga negara asing (WNA) di Indonesia dievaluasi secara berkala.

“Mengenai perlintasan warga negara asing, saya minta kebijakan yang mengatur perlintasan WNA di Indonesia ini dievaluasi secara reguler, secara berkala untuk mengantisipasi pergerakan Covid-19 dari berbagai negara yang ada di dunia,” tandasnya.

News

Presiden Minta Aturan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar Disiapkan

March 30, 2020

Jakarta – Pemerintah terus berupaya untuk menangani pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia, termasuk memutus rantai penyebarannya.

Presiden Joko Widodo meminta agar kebijakan pembatasan sosial maupun pembatasan fisik berskala besar dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas yang digelar secara telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).

“Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat,” kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelaku usaha, dan pekerja informal.

“Ini nanti yang akan segera kita umumkan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar tersebut, Presiden meminta agar segera disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan-panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota. Presiden kembali mengingatkan bahwa kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah.

“Saya berharap seluruh menteri memastikan bahwa pemerintah pusat-pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama, harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama, semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung, baik dari dampak kesehatan maupun dampak sosial ekonomi yang ada,” tandasnya.

News

Presiden Jokowi: Prioritaskan Perlindungan Tenaga Kesehatan!

March 30, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta agar perlindungan tenaga kesehatan dan penyediaan obat serta alat-alat kesehatan betul-betul menjadi prioritas yang utama.

Hal tersebut ditegaskan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan pandemi virus korona atau Covid-19 melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).

“Pastikan bahwa seluruh dokter, tenaga medis, perawat bisa bekerja dengan aman dengan peralatan kesehatan yang memadai dan pada 23 Maret yang lalu, pemerintah pusat telah mengirimkan 165.000 APD (alat pelindung diri) ke setiap provinsi, saya juga minta ini betul-betul dipantau. Dari provinsi harus segera dikirim, ditransfer lagi ke rumah-rumah sakit yang ada di daerah sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat,” ujar Presiden seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Presiden, sampai saat ini, stok APD makin terbatas dan perhitungan menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan kurang lebih 3 juta APD hingga akhir Mei. Karena itu, Presiden meminta agar dilakukan percepatan pengadaan APD.

“Saya juga minta agar digunakan produk dalam negeri. Karena data yang saya terima, ada 28 perusahaan produsen APD di negara kita,” imbuhnya.

Untuk mendukung produksi APD tersebut, Presiden meminta agar impor bahan bakunya dipermudah. Di saat yang sama, Presiden juga meminta dilakukan percepatan pengembangan agar ventilator bisa diproduksi di dalam negeri.

Selain alat kesehatan, Kepala Negara juga meminta agar jajarannya memperhatikan ketersediaan alat tes cepat (rapid test), PCR (polymerase chain reaction), dan VTM (viral transport media) untuk kecepatan pemeriksaan di laboratorium. Untuk rapid test, Presiden meminta agar tenaga-tenaga kesehatan beserta seluruh lingkaran keluarganya dan khususnya yang terkena status ODP (orang dalam pemantauan) diberikan prioritas.

“Perhatikan juga tadi gubernur sudah menyampaikan juga, banyak yang menyampaikan mengenai perangkat uji lab, seperti reagen PCR, VTM, semuanya meminta itu sehingga pengadaan untuk ini juga tolong diperhatikan,” tegasnya.

Di samping itu, Presiden meminta agar jajarannya membangun sistem informasi pelayanan di rumah sakit rujukan, termasuk ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

“Sistem pendaftaran yang terintegrasi dengan online sehingga semuanya bisa lebih cepat terlayani,” tandasnya.

News

Presiden Instruksikan Langkah Padu Pusat dan Daerah Tangani Covid-19

March 24, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk seirama dengan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19.

Pasalnya, pandemi Corona yang telah menyebar di 189 negara tersebut membutuhkan kerja erat bersama untuk memastikan kesehatan dan keselamatan rakyat, serta menanggulangi dampak-dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkannya.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada seluruh gubernur dalam menghadapi pandemi Covid-19 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020)

“Kita harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama, dan saya minta setiap kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan resmi seperti dikutip siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Dalam arahannya itu, Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk menghitung betul segala dampak dari kebijakan penanganan Covid-19 yang akan diambil di wilayah masing-masing. Selain dari sisi kesehatan, kebijakan tersebut juga harus memikirkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.

“Sebuah provinsi, kabupaten, atau kota yang ingin membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan, kantor ditutup semuanya, kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi misalnya pasar ditutup semuanya, tolong ini dihitung betul dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ada,” ujar Presiden Jokowi.

Lewat kebijakan yang akan diambil tersebut, Presiden Jokowi meminta masing-masing daerah untuk mempersiapkan diri terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

“Hitung berapa orang yang menjadi tidak bekerja, berapa pedagang asongan yang akan tidak bekerja, berapa penarik becak yang akan tidak bekerja, berapa sopir yang tidak akan bekerja sehingga di dalam APBD dukungan kepada sektor-sektor itu harus diberikan. Bantuan sosial kepada mereka harus disiapkan, jangan kita hanya menutup tetapi tidak dibarengi dengan kebijakan bantuan sosial,” kata Presiden Jokowi.

Intinya, Kepala Negara berpesan kepada seluruh kepala daerah akan tiga hal prioritas yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing.

“Pertama, keselamatan dan kesehatan adalah yang utama. Kedua, bantuan sosialnya tolong disiapkan. Ketiga, dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada,” tandasnya.

News

Hadapi Tantangan Pandemi Covid-19, Ini Tiga Prioritas Kerja Pemerintah

March 20, 2020

Jakarta – Penyebaran virus corona yang kini menjadi pandemi global tak hanya berisiko terhadap kesehatan masyarakat dunia, tapi juga berimplikasi bagi perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya akan berada di kisaran 1,5 persen dari sebelumnya sebesar kurang lebih 3 persen. Demikian halnya dengan Indonesia yang juga diprediksi akan mengalami penurunan oleh karena pandemi global ini.

“Tantangan ini harus kita hadapi dan harus kita jawab!” kata Presiden dalam arahannya saat menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (20/3/2020)

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas rencana belanja yang dianggap tidak prioritas di saat sekarang ini baik yang ada di APBN maupun APBD. Selain itu, Kepala Negara juga meminta realokasi APBN dan APBD tersebut untuk tiga kegiatan prioritas pemerintah di tengah wabah virus korona.

“Yaitu yang pertama di bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Yang kedua, social safety net, atau bantuan sosial. Yang ketiga, yang berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK,” ujarnya.

Adapun belanja anggaran berupa perjalanan dinas, belanja rapat, dan pembelian barang-barang yang tidak prioritas dimintanya ditangguhkan terlebih dahulu. Instruksi tersebut berlaku untuk seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Daya beli masyarakat betul-betul harus menjadi perhatian kita terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana,” imbuhnya.

Terkait dengan kebijakan bantuan sosial pemerintah, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajarannya agar kelanjutan dan pelaksanaan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera (Rastra) dapat dilakukan sedini mungkin.

Hal yang sama juga berlaku bagi program rutin Dana Desa yang selain dimintanya untuk segera direalisasikan, juga diarahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan padat karya tunai dan membantu penanganan Covid-19 di tingkat desa.

“Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa program padat karya tunai di semua kementerian dan lembaga harus diperbanyak. Satu-dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi,” tandasnya.

News

Perangi Covid-19, Pengusaha di Bawah Naungan Kadin bersama Tzu Chi Galang Dana Rp500 Miliar

March 19, 2020

Jakarta – Dukungan bagi ujung tombak penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19) melatarbelakangi sinergi lintas pihak melakukan penggalangan dana guna donasi peralatan kesehatan bagi para tenaga medis, yang ditargetkan dapat mencapai senilai Rp500 miliar.

“Kami mendapatkan informasi bahwa kecepatan dan ketepatan penanganan menjadi kunci memerangi pandemi COVID-19. Itu yang mendorong sinergi dilakukan melalui penggalangan dana guna memberikan bantuan alat kesehatan,” tutur relawan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sekaligus CEO DAAI TV Indonesia, Hong Tjhin selepas menyerahkan donasi secara simbolis kepada Ketua PBNU Bidang Kesehatan yang juga Pembina Tim COVID-19 PBNU, dr. Syahrizal Syarif di kantor Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB), dalam keterangan resmi, Kamis (19/3/2020).

Sementara itu, Managing Director Sinar Mas, G. Sulistiyanto secara terpisah menyampaikan nama perusahaan-perusahan yang sudah konfirmasi akan berdonasi di antaranya, Sinar Mas, PT Adaro Energy Tbk, Artha Graha Peduli Foundation, PT Djarum, Agung Sedayu Group, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Puradelta Lestari Tbk, beserta Triputra Group.

“Kami masih menunggu pengusaha lain untuk kepedulian sosial ini.” ujarnya.

Adapun pada hari ini, Kadin bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia memberikan bantuan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, RSPAD Gatot Subroto, RSUP Persahabatan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan Roeslani mengatakan seluruh penyaluran donasi berikut perusahaan yang berpartisipasi akan dilaporkan kepada Presiden secara berkala, dan pihaknya terus berupaya mengimbau anggotanya agar ikut berperan aktif dalam kegiatan ini.

Donasi bertahap yang digalang Tzu Chi akan berbentuk peralatan uji cepat (rapid test kit) sebanyak 1 juta buah, 20 ribu baju isolasi (coverall safety), 4 unit alat bantu pernapasan (ventilator), berikut 1 juta masker. Penyaluran bantuan berlangsung di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan dan BNPB.

Pada hari Rabu (18/3/2020) lalu, Tzu Chi telah menyerahkan bantuan berupa APD seperti baju isolasi, masker, kacamata, sarung tangan, juga ventilator bagi Kementerian Kesehatan berikut beberapa rumah sakit, seperti RSPAD Gatot Soebroto, RSPI Sulianti Saroso dan RSUP Persahabatan.

Menurut Hong Tjhin, dukungan lain yang dapat mereka berikan adalah mengikuti semua arahan pemerintah seperti melakukan pembatasan interaksi dengan pihak lain (social distancing) dan mengedepankan pola hidup sehat.

News

Doni Monardo: Kita Perlu Kerja Bersama

March 19, 2020

Jakarta — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen (TNI) Doni Monardo mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan menghadapi wabah virus corona. Sekarang ini tidak ada satu pun negara yang siap menghadapi virus corona yang sekarang sudah menjadi pandemi.
Hal itu disampaikan Doni Monardo seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Rapat terbatas sesuai arahan pemerintah melakukan social distancing dilakukan dengan menggunakan teleconference.
“Virus corona tidak mengenal suku, ras, agama, pangkat, maupun status sosial. Semua pihak cepat atau lambat akan bisa terpapar. Karena itu saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghadapi wabah virus corona ini,” ujar Doni dalam pernyataan resmi, Kamis (19/3/2020).
Pemerintah sendiri sesuai arahan Presiden akan terus berupaya untuk menjaga masyarakat yang masih sehat, tetap sehat. Masyarakat yang kurang sehat agar bisa menjadi sehat. Masyarakat yang sakit diupayakan untuk bisa kembali sehat.
Doni menyambut baik inisiatif dari kalangan dunia usaha untuk ikut serta membantu pemerintah menghadapi virus corona. Beberapa pengusaha sudah bersedia menggunakan hotel-hotel yang mereka miliki untuk bisa dimanfaatkan menampung mereka yang perlu melakukan isolasi mandiri.
Ketua Gugus Tugas berharap masyarakat untuk juga ikut membantu penyebaran virus corona. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menghindari sementara penggumpulan massa.
“Sekarang ini kita perlu melakukan kolaborasi pentahelix. Semua pihak harus mau melakukan kontribusi untuk bisa menghadapi ancaman sekarang ini. Termasuk kalangan pers untuk jangan lagi mempertentangkan tentang langkah kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Jangan kita buang-buang energi dengan terus berdebat, mari kita bersama-sama menyelamatkan seluruh masyarakat,” kata Doni.