Browsing Tag

Industri

News

Meski Pandemi, Industri Keuangan dan Pasar Modal Syariah Tetap Tumbuh Signifikan

October 6, 2020

MJakarta (05/10)- Pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia tetap positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari dominasi pasar saham syariah pada sisi volume, frekuensi, dan nilai transaksi. Hingga awal Oktober 2020, nilai transaksi saham-saham syariah di pasar modal Indonesia mencapai Rp3.953 miliar, setara 64,31% dari nilai total transaksi yakni Rp6.146 miliar.

Torehan tersebut menunjukkan besarnya daya tahan dan potensi perkembangan industri keuangan dan pasar modal syariah di Tanah Air. Kinerja terjaga industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia juga ditunjukkan PT Bank BRIsyariah Tbk. 

Buktinya, hingga Agustus lalu BRIsyariah berhasil mencatat kenaikan perolehan laba bersih sebesar 158,46% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp168 miliar. Pertumbuhan ini ditopang naiknya pendapatan dari penyaluran dana BRIsyariah sebesar 19,75% yoy menjadi Rp1,94 triliun.

Menurut Direktur Operasional BRIsyariah Fahmi Subandi, pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia ke depannya bisa lebih masif lagi. Keyakinan ini muncul karena Indonesia memiliki modal besar yakni jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Potensi pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah terlihat dari masih kecilnya market share perbankan syariah dibanding bank-bank konvensional yakni sebesar 6,18% per semester I/2020. Angka ini menunjukkan bahwa pasar industri perbankan syariah baru melayani 6% dari seluruh nasabah pengguna layanan perbankan di Indonesia.

“Kita memiliki ruang tumbuh besar untuk menggarap sektor-sektor yang sekarang masih dipegang bank konvensional. Apalagi saat ini pemerintah juga semakin menunjukkan dukungannya terhadap industri keuangan syariah dengan menerbitkan beberapa regulasi baru, dan menguatkan peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),” ujar Fahmi dalam Workshop Perbankan Syariah bertema Memacu Literasi Keuangan Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (5/10/2020).

Salah satu cara yang bisa ditempuh perbankan syariah untuk mewujudkan potensi tersebut adalah memberanikan diri untuk melantai di pasar modal syariah. Keberadaan perbankan syariah di lantai bursa dapat menjadi solusi untuk memperbesar struktur permodalan dan pendanaan, yang berujung pada meningkatnya kinerja perusahaan ke depannya.

Contoh kesuksesan bank syariah yang melantai di bursa bisa dilihat dari pengalaman BRIsyariah. Sejak melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Pasar Modal Syariah 2018, BRIsyariah selalu menorehkan kinerja positif dan pertumbuhan di atas rata-rata.

Pertumbuhan nilai aset, pembiayaan, kecukupan modal (Capital Adequacy Rasio/CAR) hingga pendanaan murah (CASA) BRIsyariah sejak 2018 selalu di atas raihan sebelum bank ini melantai di bursa. Kenaikan berkesinambungan ini juga tetap terjadi selama pandemi Covid-19.

“Nilai aset kami sebelum IPO tumbuh rata-rata 14% dalam kurun 3 tahun ke belakang. Pasca IPO nilai pertumbuhannya 16% lebih. Pembiayaan yang sebelumnya tumbuh rata-rata satu digit sekarang bisa dua digit secara tahunan. Komposisi dana murah kami juga tumbuh dari sebelumnya 30% sekarang menjadi 50% lebih. Ini bermanfaat karena peningkatan CASA menandakan efisiensi yang tumbuh dari penurunan biaya dana,” ujar Fahmi.

Fahmi lantas mengajak seluruh pelaku industri keuangan syariah—khususnya perbankan—untuk segera mengikuti jejak BRIsyariah melantai di bursa. Diferensiasi sumber pendanaan dengan memanfaatkan keberadaan pasar modal syariah menjadi hal penting yang harus dilakukan, agar perbaikan tata kelola bisa lebih baik lagi dilakukan perbankan syariah.

“Dengan masuk bursa memberi pengalaman kami untuk memperbaiki struktur permodalan. Ada juga tantangan lain yang akhirnya harus kami ikuti dan kembangkan, seperti misal tuntutan governance perusahaan meningkat, dan kami harus bisa sajikan value kami dengan baik ke publik,” ujarnya.

Potensi Besar Pasar Modal Syariah 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi menyebut korporasi dan investor tak perlu ragu bertransaksi di pasar modal syariah karena pengaturan dan fatwa terkait pelaku, produk, dan ekosistem sesuai prinsip syariat Islam sudah banyak tersedia saat ini.

Hasan menyebut, BEI adalah satu-satunya bursa efek di dunia yang sudah memastikan proses end-to-end pasar modal memenuhi prinsip-prinsip syariah. Buktinya, BEI sudah memisahkan proses pembukaan rekening nasabah pasar modal syariah dengan menyediakan Shariah Online Trading System (SOTS). Fatwa-fatwa untuk transaksi hingga penyimpanan efek juga sudah tersedia. Kemudian, rekening dana investor syariah bisa dibuka terpisah melalui perbankan syariah. 

Pengembangan pasar modal syariah menjadi salah satu fokus BEI dalam bergerak hingga 5 tahun ke depan. Untuk itu, BEI giat melakukan iterasi dan inklusi pasar modal syariah; pengembangan efek dan instrumen syariah; pengembangan Infrastruktur pasar modal syariah; penguatan sinergi dengan para stakeholder; serta pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan investasi syariah.

Literasi demi meningkatkan inklusivitas pasar modal syariah tetap dilakukan BEI meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Caranya, edukasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan digital melalui berbagai media sosial.

“Kami juga aktif bersinergi dan kerjasama dengan sejumlah komunitas. Kemudian sampai kini BEI sudah melampaui capaian tahun lalu untuk edukasi online pasar modal syariah. Kami sudah selenggarakan 261 kegiatan yang diikuti 73.252 peserta hingga September 2020,” ujar Hasan.

Sejauh ini edukasi yang dilakukan BEI telah menunjukkan hasil. Salah satu buktinya yakni adanya dominasi jumlah saham syariah yang dicatat perdana di lantai bursa dibanding total listing sepanjang 2020. Hingga September, sebanyak 76% saham yang baru dicatat di lantai bursa merupakan saham syariah. Jumlahnya mencapai 35 dari 46 saham.

Jumlah produk saham syariah saat ini pun mendominasi pasar modal. Dari 709 saham yang terdaftar di BEI per 2 Oktober lalu, 63,6% atau 451 saham merupakan produk syariah. Kapitalisasi ratusan saham syariah ini telah mencapai Rp2.962 triliun, atau setara 51,69% dari total kapitalisasi seluruh saham yang mencapai Rp5.730 triliun. Sementara itu, sudah ada 7.316 juta saham syariah yang ditransaksikan, setara 77,2% dibanding seluruh transaksi di lantai bursa. Frekuensinya mencapai 446.527 kali, atau 71,88% dibanding seluruh transaksi IHSG.

Kinerja positif pasar saham syariah juga terlihat dari pertumbuhan signifikan dana kelolaan pada reksa dana syariah selama pandemi COVID-19. Menurut data OJK, hingga Agustus lalu Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah tumbuh 29,7 persen yoy menjadi Rp69,7 triliun. Pada saat yang sama, NAB reksa dana konvensional turun 7,6 persen yoy menjadi Rp451,1 triliun.

“Investor syariah dari tahun ke tahun konsisten terus meningkat, pertumbuhannya mencapai 537% sejak lima tahun lalu. Saat ini ada 78.199 investor saham syariah di Indonesia. Rata-rata investor saham syariah tumbuh 78% per tahun. Pangsanya juga terus meningkat, per Agustus lalu rasio investor syariah terhadap total investor mencapai 5,9%,” ujarnya.

Menurut Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat, penetrasi industri keuangan dan pasar modal syariah ke depannya sangat berpotensi tumbuh lebih besar. Industri ini dianggap bisa menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen-Z, sebagai sarana penempatan dana investasi.

Budi mengingatkan agar generasi muda harus sejak dini mulai menyisihkan pendapatannya agar diinvestasikan di instrumen yang tepat dan aman. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada kesulitan yang dihadapi para milenial di masa tua kelak.

“Kita harus menata diri, mulai dari memetakan apakah sektor kita bekerja sekarang termasuk tangguh atau rapuh? Setelah itu baru coba memanfaatkan pasar modal untuk membiayai masa depan, atau istilahnya ‘pay yourself first’, yakni dengan membuat alokasi investasi lebih dulu daripada konsumsi,” ujar Budi.

Budi berkata, masa pandemi saat ini harus bisa dimanfaatkan oleh calon investor agar semakin mahir mengelola keuangannya. Untuk pengembangan industri keuangan syariah, ia menyarankan agar ke depannya seluruh pemangku kepentingan mulai serius melakukan edukasi ke masyarakat melalui rumah-rumah ibadah atau melibatkan para pemuka agama.

“Edukasi harus lebih efektif mengena, contohnya bagaimana BEI, OJK dan BRIsyariah setiap Jumat menyampaikan bahwa uang sumbangan masjid bisa diinvestasikan di sukuk misalnya. Jadi orang akan tahu dan melihat manfaat industri keuangan syariah. Soalnya sampai saat ini masih banyak ustaz belum paham soal keuangan syariah, padahal ustaz itu banyak ditanya oleh umat,” kata Budi.

News

Ekspor Furniture Diprediksi Merosot, HIMBARA Siap Bantu HIMKI

August 25, 2020

JAKARTA: Nilai ekspor mebel dan kerajinan diperkirakan terjun bebas menjadi kurang US$1,2 miliar hingga akhir 2020 terdampak pandemi Covid-19, sementara Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) akan membantu mempertemukan IKM dan buyers untuk meningkatkan pembelian produk dalam negeri.

Hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) secara virtual bertema “Upaya Pemulihan Ekonomi Dalam Industri Furniture di Indonesia”, Selasa (25/8). Hadir sebagai pembicara adalah Supriyadi (Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Periode 2020-2023), Sunarso (Ketua Umum HIMBARA), Gati Wibawaningsih (Dirjen Industri, Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin), dan Enny Sri Hartati (Ekonom Senior INDEF).

“Ekspor industri mebel dan kerajinan terjun bebas. Anjlok hingga dibawah 50%.  Hingga Juli ini saja baru mencapai US$640 juta,” ungkap Ketua Umum HIMKI Supriyadi. Bahkan tidak sedikit anggotanya yang sudah menutup usaha dan mengurangi karyawan akibat tidak lagi mampu mengekspor dan melemahnya daya beli di dalam negeri dan pasar ekspor,” katanya.

Hal itu diamini oleh Gati Dirjen Industri, Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin. Ekspor mebel dan kerajinan, menurut Gati, diprediksi tidak akan mencapai US$2,4 miliar seperti dalam situasi normal, sebelum pandemi Covid-19. 

“Kami akan fasilitasi industri. Tetap, kita memperhatikan industri dalam negeri. Kalau industri merasa bahan baku kurang, silahkan surati kami. Langsung akan kami tutup. Itu masalah bahan baku yang akan diekspor. Tetap yang namanya hilirisasi akan kita perhatikan.”

Untuk itu, Ketum Umum HIMBARA Sunarso menegaskan akan membantu industri kecil dan menengah (IKM) di sektor ini yakni mempertemukan anggota HIMKI dengan buyers di program UMKM Export BRILian Preneur di JCC Jakarta pada Desember mendatang. Langkah ini untuk menggenjot pasar ekspor dan meningkatkan pembelian di pasar dalam negeri.

“Ini masalahnya demand-nya turun, baik di dalam maupun di luar negeri akibat Covid.  Oleh karena itu, pemerintah mestinya bisa juga membelokkan belanja negaranya untuk pembeliaan barang-barang juga secara real. Beli kursi mebel dari produk IKM, baik untuk kebutuhan kantor Lembaga, maupun sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.”

Sunarso yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengatakan akan membantu HIMKI menyalesaikan masalah sengkarut bahan baku yang menjadi persoalan di industri tersebut. “Saya sarankan kepada ketua HIMKI untuk fight, duduk dengan para stakeholders untuk mensinkronkan semua masalah sengkarut di industri. HIMBARA juga memberikan dana CSR-nya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota HIMKI agar mempunyai keahlian mendesign sesuai selera pasar ekspor,” papar Sunarso.

BRI, kata Sunarso, menyiapkan tiga hal supaya dana stimulus mengalir, pertama adalah data; kedua yakni  sistem penyaluran yang kredibel baik transfer atau kredit; ketiga komunikasi; dan keempat petugas bank (Mantri BRI) dan para anggota Himbara untuk mengkomunikasikannya. 

Menurut Ekonom Senior INDEF, Enny Sri Hartati, pemerintah tidak perlu mengeluarkan stimulus baru, tinggal refokusing anggaran-anggaran yang sudah ada yakni anggaran APBN dan APBD. “ Syarat TKDN pada pengadaan itu sedikit sekali, baru 7%-18%, kalau dinaikan 30% mengutamakan UMKM itu nilai untuk permintaan ke UMKM itu berlipat ganda.”

Sementara itu, Supriyadi juga mendesak agar program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah ditindaklanjuti dan tidak membuka keran ekspor kayu log dan bahan kayu rotan, karena akan membuat industri kecil menengah di sektor ini terancam gulung tikar. 

Menurut dia, pihaknya selama ini menghadapi banyak hambatan baik dari internal maupun eksternal. Dari mulai  pasokan bahan baku yang kadang-kadang tersendat, banyaknya regulasi yang tidak ramah terhadap industri, seperti keberadaan dan Kewajiban Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). “Kami tidak menolak SVLK sepenuhnya, apabila tidak mungkin Indonesia mencabut perjanjian yang telah ditandatangani. Sebaiknya SVLK diberlakukan di bagian Hulu sehinga tidak membebani bagian hilir,” papar Supriyadi.

Dia menilai kalaupun tetap tidak bisa, HIMKI mengharapkan  adanya kebijakan untuk mempermurah dan mempermudah biaya untuk memperoleh V Legal atau bahkan di gratiskan (zero cost). “Karena SVLK tidak ada nilai tambahnya bagi pelaku usaha langsung. Begitu pula penyelundupan bahan baku keluar negeri. Bahan baku rotan saat ini diselundupkan ke negara pesaing Indonesia sehingga menyebabkan terjadi kelangkaan ketersediaan rotan di pasar domestik yang berakibat kelangkaan bahan baku rotan di pasar.”

Terkait kondisi itu Enny, menyarankan sebaiknya seluruh kementerian/lembaga yang terkait industri furniture duduk bersama menyusun kebijakan untuk yang komprehensif dan tidak buka tutup kebijakan keran ekspor, sehingga tidak dapat memberi kepastian bagi pelaku usaha.

HIMKI saat ini memiliki anggota kurang lebih sebanyak 1.200 pengusaha. Sedangkan pelaku usaha yang tidak terdaftar anggota HIMKI mencapai kurang lebih 3600 pengusaha kecil dan menengah. Industri mebel dan kerajinan menyerap 3 juta tenaga kerja. 

News

Ketua Umum Himbara Sunarso: Industri TPT Jangan Sampai Tutup

August 18, 2020

Jakarta – Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan siap membantu upaya penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil nasional agar tidak semakin terpuruk, terlebih di masa pandemi Covid-19.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) selama ini merupakan penyumbang devisa melalui ekspor nonmigas nasional.

Ketua Umum Himbara yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sunarso mengatakan bila permasalahan utama yang dihadapi oleh pengusaha tekstil adalah menurunnya permintaan dan margin yang tipis karena harga bahan baku yang tinggi, maka yang  perlu dilakukan adalah penguatan permintaan lewat konsumsi dalam negeri dan membatasi impor bahan jadi. 

“Sebab dengan membatasi impor garmen, maka akan mendorong industri lokal untuk menguasai pasar TPT di dalam negeri. Sekarang itu, yang dibutuhkan dan harus dilakukan, terkait pemulihan ekonomi adalah memperkuat permintaan dalam negeri dengan menjaga konsumsi dalam negeri, karena barang-barang yang sebenernya menyerap tenaga kerja itu importasinya benar-benar dibatasi. Bila perlu pemerintah belanja seragam untuk ASN dan BUMN,” jelas Sunarso dalam mini FGD yang bertemakan “Upaya Pemulihan Ekonomi dan Industri Tekstil di Indonesia,” Selasa (18/8).

Mini FGD tersebut juga menghadirkan pembicara Jemmy Kartiwa Sastraatmadja Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Enny Sri Hartati (Ekonom senior INDEF), dan Muhammad Khayam, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 73 peserta anggota API, di antaranya Sritex, PT Apac Inti Corpora dan PT Mataram Tunggal Garment.

Sunarso menjelaskan Pemerintah saat ini sudah menaruh uang dalam bentuk deposito senilai Rp 30 triliun di empat bank plat merah. Sebagai gantinya, bank-bank Himbara akan menyalurkan Rp 90 triliun dana dalam bentuk subsidi dan kredit. Per 29 Juli 2020, sudah Rp 55 triliun yang disalurkan oleh 4 bank BUMN kepada para debitur yang mayoritas adalah pelaku UMKM. 

Terkait subsidi untuk industri TPT, Sunarso menyebutkan bila belum ada kebijakan yang secara spesifik untuk sektor tersebut, maka Himbara bersedia membantu   asosiasi tersebut untuk memperjuangkan nasib mereka  agar mendapatkan upaya penyelamatannya. “Asosiasi harus ngotot agar tekstil masuk dalam skema subsidi dan kredit ini. Sekarang ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur. Karena tekstil ini industri yang banyak menyerap tenaga kerja, maka industri ini jangan sampai tutup.”

Hal senada disampaikan anggota Himbara Direktur Komersial PT Bank Mandiri Tbk Riduan. “Kami akan mendukung industri TPT di dalam negeri. Namun, kalangan industri TPT harus membangun dan menjaga ekosistem mereka agar selalu tumbuh. Karena bila industri tekstil bagus, perbankan akan datang tanpa perlu diundang.” 

Sementara itu, Dirjen Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin M. Khayam, menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga pasar dalam negeri khususnya industri TPT, salah satunya dengan menggalakkan program Aku Cinta Indonesia. Selain itu, Kemenperin juga akan memperkenalkan program Smart Textile, yang berupakan big data industri untuk pelaku IKM.

News

Industri TPT Terancam Mati, Perlu Dukungan Serius dari Pemerintah

August 18, 2020

JAKARTA: Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) diperkirakan tidak akan mampu bertahan hingga akhir tahun 2020, terlebih karena terdampak pandemi Covid-19, apabila tidak ada keseriusan dari Pemerintah untuk membangun keterkaitan hulu-hilir sektor tersebut.

“Persoalan fundamental di industri ini adalah justru regulasi-regulasi yang ada sekarang malah membunuh industri TPT. Kalau tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk membangun keterkaitan industri dari hulu ke hilir, maka semua kebijakan hanya retorika,” ungkap Enny Sri Hartati, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam acara Forum Discussion Group (FGD), Selasa (18/8), di Jakarta.

FGD yang bertemakan “Upaya Pemulihan Ekonomi dan Industri Tekstil di Indonesia,” menghadirkan pembicara Jemmy Kartiwa Sastraatmadja Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Sunarso (Ketua Umum HIMBARA/ Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), Enny Sri Hartati (Ekonom senior INDEF), dan Muhammad Khayam, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian. FGD tersebut diikuti oleh sebanyak 73 peserta anggota API, di antaranya Sritex, PT Apac Inti Corpora dan PT Mataram Tunggal Garment.

Menurut Enny, selama ini pemerintah tidak memiliki kebijakan pengembangan industri TPT yang konkrit dari hulu dan hilir. Sementara yang dihadapi oleh industri TPT adalah bea masuk bahan baku impor tinggi, sedangkan pakaian jadi (garmen) tarifnya free. “Kalaupun kita bisa mengekspor, pasti daya saingnya rendah karena harga bahan baku yang diimpor tidak kompetitif. Bahkan di dalam negeri pun kalah bersaing dengan produk garmen impor. Lama-lama industri TPT bukan cuma merosot, malahan bisa habis.”

Dia menegaskan, persoalan yang dihadapi industri TPT adalah akibat salah urus. Bahkan masalah ini bukan terjadi saat pandemi Covid-19, tetapi sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Menurutnya, pangkal dari pemasalahan yang dihadapi industri tekstil adalah permasalahan tarif bea masuk bahan baku sehingga menyebabkan ketidakmampuan industri untuk bersaing dengan produk impor di pasar dalam negeri. “Rata-rata pertumbuhan ekspor tekstil selama 10 tahun terakhir hanya 3%, sedangkan impor tumbuh 10,4%.”

Dampak yang paling dirasakan oleh industri TPT adalah pengurangan tenaga kerja, kesulitan membayar pinjaman bank, dan yang paling parah adalah penutupan operasi usaha. Bahkan bila masalah ini tidak segera diselesaikan, Enny memprediksi di akhir tahun ini industri TPT di Indonesia akan mati karena tidak adanya dukungan dari pemerintah. “Kebijakan industri tidak hanya di Kementerian Perindustrian, tapi juga banyak kementerian, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan serta stakeholder lainnya.”

Enny mengingatkan Kemenperin harus secara konprehensif membahas positioning industri TPT. “Kemenperin harus ngobrol dengan kementerian terkait bagaimana cara-cara terstruktur, karena kebijakan ini by design. Artinya design kebijakan ini harus ada upaya-upaya yang terstruktur dan massif, bagaimana bentuk pohon industrinya,” sambungnya.

Hal senada ditegaskan oleh Jemmy Kartiwa Sastraatmaja. Dia menjelaskan nilai ekspor pada Maret 2020 anjlok 60% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sehingga berimbas pada sekitar 2,1 juta tenaga kerja yang dirumahkan, akibat makin melemahnya daya beli masyarakat. Menurut Jemmy, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak serta merta membuat industri tekstil kembali hidup. Sebab banyak pengusaha yang kehabisan modal untuk membayar upah selama masa PSBB dan pembayaran cicilan dan bunga pada bank.

Karena itu, Jemmy mewakili para pengusaha tekstil meminta pemerintah membantu usaha mereka, a.l. : pertama adalah pemerintah membuatkan aturan yang mengatur importansi pakaian jadi di Indonesia; kedua, pemberian bantuan yang bersifat cepat untuk menggerakkan TPT berupa subsidi listrik selama satu tahun; ketiga, bantuan berupa tambahan modal kerja dan subsidi bunga bagi industri TPT, terutama yang berstatus collect 1 sebelum Covid-19. Terakhir, opsi berupa subsidi tarif listrik sebesar 25 persen atau pemberian diskon tarif listrik pada jam 22:00-06:00,” tutupnya.