Sri Mulyani Ungkap Penggantinya, Beri Sinyal Tak Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkap pengantinya, yang sekaligus memberi sinyal tak akan bergabung di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

Sri Mulyani menyebut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono yang akrab disapa Tommy bakal menjadi Menkeu pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu, diungkapkan Sei Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024). Dia bahkan menitip Tommy sebagai penerusnya kepada anggota Komisi XI DPR.

“Titip Wakil Menteri saya (sambil menyikut ke arah Tommy). Ini yang akan meneruskan,” kata Sri Mulyani.

Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pernyataan penutup untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI yang mendukung Kementerian Keuangan dalam menjaga keuangan negara. Dia berharap APBN 2023 dapat ditutup dan diterima dengan baik.

“Kami akan menjaga tahun anggaran 2024 yang masih berjalan, dan tentu untuk terus membangun sebuah sistem yang bisa terus dijaga bagi pemerintahan baru yang akan segera dimulai pada dua bulan ke depan,” ungkap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Thomas atau Tommy yang merupakannkeponakan Prabowo, dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wamenkeu II, pada Juli 2024. Tommy sebelumnya merupakan anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Sebagai Wamenkeu II, Tommy bertugas mempermudah koordinasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, terutama dalam kaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun program MBG menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada RAPBN 2025, setara 0,29 persen terhadap PDB. Dalam upaya implementasi program itu, Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional yang bergerak di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan instansinya dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang ditargetkan untuk mulai bergulir pada 2 Februari 2025.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Menkeu Purbaya Sebut Tutut Soeharto Cabut Gugatan di PTUN Jakarta

BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan,...

Jadi Menpora Baru, Erick: Kita Harus Bersatu

BRIEF.ID - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir...

GPIB – GreenFaith Indonesia Wujudkan Gerakan Gereja Ramah Lingkungan & Satukan Iman untuk Bumi

BRIEF.ID – Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB)...

Mengonsumsi Air Minum Berkualitas, Bermanfaat bagi Kesehatan Tubuh

BRIEF.ID - Mengonsumsi air minum berkualitas sangat membantu menjaga...