BRIEF.ID – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyampaikan pemerintah dapat mengejar setoran pajak dari sektor minyak dan gas (migas), serta komoditas untuk memenuhi target penerimaan pajak Tahun 2026.
Pada pekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, menyampaikan penerimaan pajak yang terkumpul hingga akhir Oktober 2026 sebesar Rp1.796,8 triliun, atau sekitar 76,12% dari target yang dipatok pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Itu berarti, hingga akhir tahun yang tersisa kurang dari dua bulan, pemerintah masih harus menghimpun setoran pajak sebesar Rp514 triliun untuk memenuhi target APBN 2026.
“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” kata Suahasil dalam paparan APBN Kita, Jumat (16/11/2026).
Menanggapi pernyataan Menkeu Suahasil, Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan upaya paling produktif dalam jangka pendek yang dapat dilakukan pemerintah adalah mendorong kepatuhan setoran pajak pada sektor yang sedang menikmati kenaikan keuntungan, terutama migas dan komoditas.
“PPh migas, misalnya tumbuh 84,7% seiring kenaikan harga minyak, sementara pelaku usaha sawit juga menikmati peningkatan profitabilitas,” ujar Yusuf.
Meski demikian, Yusuf mengingatkan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan, karena penegakan hukum yang terlalu agresif di penghujung tahun berisiko mengganggu iklim usaha.
Sedangkan upaya meminta pembayaran dipercepat, lanjutnya, hanya akan memindahkan penerimaan dari 2027 ke 2026 tanpa memperkuat basis pajak secara nyata.
Menurut Yusuf, peluang pemerintah mencapai penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun hingga akhir tahun 2026 tidak mudah. Pasalnya, rata-rata penerimaan pajak sepanjang Januari sampai Oktober 2026 hanya sekitar Rp180 triliun per bulan.
Untuk mencapai kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun, maka setoran pada November 2026 dan Desember 2026 masing-masing harus mencapai sekitar Rp257 triliun.
Terkait dengan itu, lanjutnya, imbauan Menkeu Suahasil agar masyarakat mendukung penerimaan pajak tidak akan berdampak besar untuk memenuhi target APBN 2026.
Dalam kondisi waktu yang tersisa hanya beberapa pekan, lanjutnya, ruang yang tersedia untuk mendorong setoran pajak bukan lagi perluasan basis pajak, melainkan intensifikasi.
“DJP kemungkinan akan mengandalkan pengawasan pembayaran pajak masa, penagihan tunggakan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang memiliki potensi penerimaan besar,” ungkap Yusuf.
Dia menyampaikan, pemerintah masih bisa mengandalkan periode puncak penerimaan karena pembayaran akhir tahun, bonus karyawan, dan meningkatnya aktivitas belanja pemerintah di Desember 2026.
Yusuf juga menilai kebijakan pajak baru tidak akan memberi kontribusi besar dalam waktu singkat untuk memenuhi target penerimaan pajak.
Misalnya, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, yangpada dasarnya bukan jenis pajak baru, karena dapat dikreditkan dan sebagian besar hanya mengubah waktu pembayaran.
Efek yang sama berlaku pada sistem pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri. Nilai terbesarnya ada pada perbaikan data dan perluasan basis perpajakan ke depan, bukan sebagai sumber tambahan penerimaan yang mampu menutup kebutuhan ratusan triliun rupiah dalam hitungan minggu.
Restitusi
Terkait dengan itu, Yusuf mengungkapkan, hal yang paling mungkin dilakukan pemerintah untuk mendorong penambahan setoran pajak di sisa tahun ini adalah restitusi.
“Sampai Oktober 2026, restitusi yang dibayarkan hanya Rp208,68 triliun, turun 38,71% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp340,52 triliun. Selisihnya mencapai Rp131,84 triliun,” kata Yusuf.
Pemerintah telah mengakui melakukan pengelolaan restitusi yang lebih ketat sejak pertengahan tahun. Pasalnya, penurunan restitusi sebagai salah satu faktor yang mendukung kenaikan PPh badan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penyelesaian restitusi yang masih tertunda pada November dan Desember 2026. Namun setiap restitusi yang dibayar akan langsung mengurangi penerimaan neto pada saat pemerintah sedang mengejar target akhir tahun.
“Jika restitusi dipercepat, shortfall bisa melebar. Sebaliknya, jika pencairannya ditunda, tekanan likuiditas akan dirasakan eksportir dan sektor manufaktur, sementara pemerintah berpotensi menanggung biaya tambahan berupa imbalan bunga,” kata Yusuf.
Dalam praktiknya, menahan restitusi terlalu lama sama saja dengan memanfaatkan arus kas dunia usaha untuk menopang penerimaan negara.
Yusuf menuturkan, ada tiga hal yang lebih penting daripada sekadar mengejar angka akhir tahun. Pertama, pemerintah perlu lebih transparan dengan memisahkan laporan penerimaan bruto, restitusi yang sudah dibayar, dan antrean restitusi yang masih menunggu penyelesaian sehingga kualitas pertumbuhan penerimaan dapat dinilai secara lebih objektif.
Kedua, restitusi tetap harus diproses berdasarkan tingkat risiko wajib pajak, bukan ditunda demi mempertahankan capaian penerimaan jangka pendek.
Ketiga, jika shortfall memang terjadi, maka pengelolaannya akan lebih sehat jika dilakukan melalui penyesuaian prioritas belanja dan pembiayaan.
“Dengan defisit hingga Oktober yang masih berada di kisaran Rp379 triliun atau 1,47% PDB, ruang manajemen fiskal masih tersedia. Itu lebih baik daripada menekan wajib pajak yang sudah patuh atau menciptakan distorsi yang justru melemahkan basis penerimaan pada tahun berikutnya,” tutur Yusuf.
Ke depan, lanjutnya, pemerintah garus fokus pada reformasi yang benar-benar dapat memperluas basis pajak, termasuk pemanfaatan data Coretax dan pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak beraset besar.
“Ini merupakan pekerjaan jangka menengah yang manfaat utamanya baru akan terlihat pada 2027 dan seterusnya,” ujar Yusuf. (Jea)


