BRIEF.ID – Pemerintah Indonesia menempatkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai instrumen baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Integrasi ekonomi digital ASEAN berpotensi menembus angka US$ 2 triliun pada tahun 2030, sehingga membuka peluang bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia membidik pasar regional.
Kesepakatan ekonomi digital yang ditandatangani negara-negara anggota ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026), diharapkan akan mempercepat transformasi digital, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia.
Perkuat Posisi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, implementasi DEFA menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital kawasan.
“ASEAN DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth) bagi Indonesia,” ujar Airlangga di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi DEFA secara komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030.
Dengan jumlah penduduk mencapai 693 juta jiwa, ASEAN memiliki potensi pasar yang besar bagi pengembangan perdagangan digital lintas negara.
Pelaku UMKM Diuntungkan
Salah satu sektor yang diharapkan akan diuntungkan pasca penerapan DEFA adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui integrasi pasar digital, pelaku UMKM Indonesia berpeluang memperluas pemasaran produk ke negara-negara ASEAN, meningkatkan transaksi lintas negara, serta terhubung dengan rantai pasok regional.
DEFA juga mencakup digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, harmonisasi perdagangan elektronik, dan penguatan konektivitas sistem pembayaran digital.
Selain itu, kerja sama tersebut mencakup pengembangan talenta digital, kecerdasan artifisial, keamanan siber, pelindungan data pribadi, serta pemberdayaan UMKM.
Pemerintah juga melihat DEFA sebagai salah satu instrumen pendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2028–2029.
Melalui optimalisasi perdagangan digital, peningkatan investasi teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, Indonesia berpeluang memperbesar kontribusinya dalam ekonomi digital kawasan.
Keberhasilan DEFA akan sangat ditentukan oleh kesiapan regulasi, infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan pelaku usaha nasional memanfaatkan peluang pasar regional.
Pasca-penandatanganan, pemerintah akan memprioritaskan proses ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan implementasi kesepakatan berjalan efektif.
DEFA diharapkan tidak hanya menjadi kesepakatan perdagangan digital antarnegara, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru yang membuka kesempatan lebih luas bagi dunia usaha, UMKM, dan rakyat Indonesia. (nov)


