BRIEF.ID – Pasangan Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD akan langsung Sat Set memberlakukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti untuk memperluas distribusi bansos dan memperkuat sistem Satu Data Indonesia.
“Gebrakan ini langsung diberlakukan setelah pasangan Ganjar-Mahfud terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, periode 2024-2029. Ganjar-Mahfud ingin rakyat sejahtera,” kata Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Karaniya Dharmasaputra di Jakarta, Senin (18/12/2023).
Karaniya mengatakan, KTP Sakti adalah sistem digitalisasi bansos dalam rangka memperluas dan memudahkan akses masyarakat mendapatkan informasi terkait bansos dan program peningkatan kesejahteraan lainnya.
“KTP Sakti akan memusnahkan praktik-praktik pungutan liar, yang kerap terjadi saat penyaluran bansos dan menghindari duplikasi data masyarakat, yang membutuhkan bantuan terintegrasi dalam satu sistem. Ganjar-Mahfud akan mewujudkan Indonesia unggul dan lebih sejahtera,” tegas Karaniya.
Hal senada juga diungkapkan politisi PDI Perjuangan Aria Bima. Ia mengatakan, “Indonesia Unggul” adalah kelanjutan dari “Indonesia Maju” yang diusung Jokowi 1.1 (2014), Jokowi 1.2 (2019) dan Jokowi 1.3 (2024) yang direpresentasikan pasangan Ganjar-Mahfud.
“Indonesia Unggul sama persis dengan Nawacita Pak Jokowi, visi- misi yang dulu kita usung. Saya yakin, pemberlakuan KTP Sakti, penyaluran bansos akan semakin tepat sasaran dan terintegrasi dengan data bantuan lainnya.
Dikatakan, grand design ekonomi Ganjar-Mahfud merupakan implementasi sila ke-5 Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan harapan konstelasi pembangunan ekonomi akan berubah, dari konsumtif menjadi produktif.
“Jadi bukan hanya naratif ya. Ini adalah implementasi Sila Kelima Pancasila. , bantuan itu bukan sekadar bantuan tapi merupakan jaminan sosial atau keberpihakan negara terhadap warga miskin” ujar Aria
Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah menegaskan, program Ganjar-Mahfud bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.
“Jadi, tidak hanya sekadar melanjutkan, juga memperbaiki. Karena yang sering digugat masyarakat adalah ketidaktepatan penerimaan bansos, Misalnya satu orang menerima dua paket bansos dalam satu waktu. Basis data selama ini menjadi tudingan masyarakat atas ketidaktepatan penerimaan bansos”, pungkas Piter.
