Rieke Dyah Pitaloka:  Pemikiran Prof Mohammad Yamin Melekat Pada Sosok Mahfud MD

BRIEF.ID – Aktris sekaligus politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengaku sebagai  salah seorang yang gigih bergerilya  agar Mahfud MD berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Pada Pilpres 2024, Mahfud sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) berpasangan dengan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. Pasangan Nomor Urut 3 itu didukung partai politik PDI Perjuangan, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura.

Menurutnya kebijakan apa pun di negara ini harus berdasarkan hukum sehingga Mahfud adalah pasangan paling  tepat bagi Ganjar Pranowo. Baik Ganjar maupun Mahfud, sama-sama paham politik legislasi, bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Pengalaman Ganjar sebagai anggota legislatif dua periode, tahun 2004-2009 dan tahun 2009-2013, dan kepakaran Mahfud MD pada bidang hukum tidak diragukan.

“Saya ngotot karena bagi saya, mau ngomongin produk kebijakan apa pun kalau tidak berkekuatan hukum, tidak dalam konstruksi hukum tata negara, omong kosong, akhirnya hukum bisa dilabrak.

Bener nggak?” ujar Rieke pada diskusi yang digelar di Posko Relawan Mahfud, di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Terkait tema debat kali ini, Rieke menjelaskan, bahwa sebetulnya otonomi daerah yang berbasis desa sudah ada. Democratic Rural Development yang disusun  para pendiri bangsa.

“Saya merasa, kalau dari pandangan saya, Prof  Mister Mohammad Yamin spiritnya, semangatnya, pengetahuannya, perspektifnya juga tentang cara, sudah ada  otonomi daerah yang berbasis pada desa. Democratic Rural Development itulah yang disusun  para pendiri bangsa kita. Dan, sosok itu saya melihatnya kembali, ada di dalam diri seorang Prof Doktor Mahfud MD,” ungkapnya.

Perempuan kelahiran Garut, Jawa Barat itu mengungkapkan,  sebagai  pengagum pemikiran Yamin. Menurutnya, Yamin selalu mengingatkan bahwa Indonesia  adalah rechtsstaat  bukan machtstaat, negara hukum bukan negara kekuasaan.

“Saat itu, ketika menyusun roadmap pembangunan pertama, yang ditunjuk sebagai pemimpin bukanlah seorang ekonom. Tapi seorang ahli Hukum Tata Negara, yaitu Mr Mohammad Yamin,” tegas Rieke.