BRIEF.ID – Ribuan masyarakat sipil dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar aksi unjuk rasa menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secepatnya menyetujui hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Hadir pada unjuk rasa di Jakarta, Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Ibu Ferry Baswedan.
“Demo hari ini, sebagai kelanjutan reaksi protes berbagai sivitas akademika sebelum Pemilu 2024 untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap berbagai penyimpangan dalam praktik berdemokrasi, khususnya Presiden Jokowi,” kata Dewan Pakar Politik TPN, Muhammad AS Hikam di Jakarta, Jumat (1/3/1982).
Ia mengatakan, gerakan ini menunjukkan, masyarakat menyadari bahwa ada masalah serius dalam Pemilu 2024 dan menandakan urgensi Hak Angket di DPR RI.
Disebutkan, aksi demo pasca Pemilu 2024, bisa menjadi awal sebuah gerakan protes masyarakat sipil yang secara lambat laun akan menguat dan meluas, apabila tidak digubris penguasa serta elite politik.
“Tuntutan pengunduran diri dan, pemakzulan Presiden Jokowi mungkin masih merupakan sebuah call tinggi, juga akan berubah menjadi serius sehingga berpotensi mengganggu stabilitas politik. Saya berharap DPR wajib menanggapi secara bijak aspirasi masyarakat melalui hak angket. Bagaimana hasil akhirnya? Akan tergantung dinamika dan kemauan politik di parlemen dan Istana,” tegasnya.
Menurut Hikam, hak angket merupakan bagian dari pertanggung jawaban atas demokrasi. Apalagi gerakan masyarakat sipil ini terjadi di berbagai daerah karena masyarakat merasa demokrasi di Indonesia telah terlukai.
“Rezim ini ditengararai banyak pihak berpotensi merusak sistem demokrasi di Indonesia. Terus terang, saya tak setuju pemakzulan Presiden Jokowi. Tetapi, hak angket itu justru sangat perlu untuk menghentikan abuse of power dan kembalinya
otoritarianisme. Jadi, menurut saya, hak angket sifatnya wajib,” ujar penulis buku “Civil Society dan Demokrasi” itu.
