BRIEF.ID — Indonesia tengah berada dalam situasi paradoks. Di satu sisi, indikator ekonomi makro menunjukkan performa kuat dengan surplus perdagangan selama 63 bulan berturut-turut, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada kuartal II-2025, serta inflasi yang terkendali di level 2,31% (yoy). Namun, di sisi lain, gejolak politik dan sosial menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan parlemen.
Gelombang demonstrasi yang dipicu isu tunjangan DPR dan tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, menimbulkan krisis kepercayaan terhadap aparat keamanan. Komnas HAM mencatat sedikitnya 10 korban jiwa, sebagian akibat dugaan kekerasan aparat. Aksi represif di kampus Unisba dan Unpas turut memperburuk citra kepolisian, bahkan mendapat sorotan media internasional dan desakan penyelidikan dari PBB.
Aliansi BEM SI sempat membatalkan rencana aksi “Indonesia (C)emas Jilid II” karena khawatir ditunggangi pihak lain. Namun, sejumlah aktivis tetap menyuarakan “17+8 Tuntutan Rakyat”, yang berisi desakan reformasi menyeluruh mulai dari penghentian kriminalisasi demonstran, pembekuan kenaikan gaji DPR, hingga reformasi perpajakan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Di sisi ekonomi, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan kembali mengaktifkan skema burden sharing untuk mendukung Program Perumahan Rakyat dan Kopdes Merah Putih, meski menuai kritik karena berisiko menggerus independensi BI. Rupiah sempat melemah ke Rp16.300 per dolar AS saat puncak demonstrasi, sementara IHSG berfluktuasi meski berhasil ditutup menguat tipis 0,47% pekan lalu.
Sektor riil juga menghadapi tekanan. Harga beras di 214 daerah tercatat melebihi harga eceran tertinggi, dengan dugaan buruknya tata kelola distribusi. Di bidang perikanan, ekspor udang Indonesia ditolak otoritas AS setelah ditemukan jejak radioaktif pada produk PT Bahari Makmur Sejati.
Situasi politik kian panas dengan penetapan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi laptop Chromebook senilai Rp1 triliun, serta gugatan perdata terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait keabsahan ijazah SMA.
Analis CSIS menilai pemerintah masih gagal merespons akar keresahan publik: beban ekonomi yang makin berat dan runtuhnya legitimasi fiskal. “Jika respons hanya berupa tambalan jangka pendek, krisis kepercayaan akan semakin dalam,” ujar peneliti CSIS Deni Friawan.
Dengan kondisi ini, Indonesia menghadapi dilema yang menjadi kekhawatiran yaitu ekonomi tampak stabil di permukaan, namun retak dari dalam akibat krisis politik, hukum, dan sosial yang mengancam legitimasi negara. (ano)
