Realisasi Pembangunan IKN Tahun 2023 Sebesar Rp 26,7 Triliun

BRIEF.ID –  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Negara  (IKN) di Nusantara, pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp26,7 triliun atau setara 97,6% dari pagu anggaran.

“IKN tahun  2023, kita belanjakan Rp26,7 triliun, anggaran total Rp27,4 triliun,” kata Menkeu pada konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Realisasi anggaran sebesar Rp26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp24,3 triliun serta noninfrastruktur Rp 3,0 triliun.

Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman (pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan), serta pembangunan jalan tol IKN.

Kemudian, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.

Sementara itu, anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), dukungan pengamanan Polri, operasional Otorita IKN (OIKN), serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.

Adapun total alokasi anggaran IKN dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp72,8 triliun.

Dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi sementara 2023 sebesar Rp26,7 triliun, dan alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 40,6 triliun.

“Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun,” jelas Menkeu.

Di sisi lain, anggaran pembangunan IKN dari non-APBN ditargetkan mencapai 80%. OIKN optimistis target tersebut akan tercapai, terutama dari investor yang menanamkan modal jangka panjang.

“Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 % dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi,” kata Kepala OIKN Bambang Susantono, Senin (1/1/2024).