BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi anggaran ketahanan pangan sepanjang tahun 2023 naik signifikan sebesar 29,6% menjadi Rp112,7 triliun.
“Kalau kita melihat lima tahun terakhir, tahun 2023 ini naik sangat signifikan 29,6%, kita tambahkan karena antisipasi El Nino dan berbagai program yang dilakukan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memperbaiki ketahanan pangan kita,” kata Menkeu pada konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023, di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran pangan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp80,7 triliun, 2020 sebesar Rp74,5 triliun, 2021 sebesar Rp86 triliun, dan 2022 sebesar Rp88,8 triliun.
Anggaran pada 2023 dinaikkan dalam rangka meningkatkan ketersediaan/produktivitas, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan. Selain itu, juga untuk meningkatkan taraf ekonomi serta melindungi petani dan nelayan.
Menkeu menjelaskan pertumbuhan anggaran ketahanan pangan tahun 2023 utamanya dipengaruhi oleh dukungan penyediaan pupuk dan bantuan pangan kepada masyarakat.
Realisasi anggaran ketahanan pangan disalurkan melalui K/L, non-K/L, serta transfer ke daerah.
Realisasi melalui K/L diberikan untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sebesar Rp1,8 triliun, bantuan alat/mesin pertanian Rp 684 miliar, pembangunan bendungan baru dan lanjutan Rp12,5 triliun, bantuan benih Rp36 miliar, bantuan ternak Rp 242,9 miliar, serta bantuan pangan pengendalian kerawanan dan kewaspadaan pangan dan gizi Rp 42 miliar.
Sementara itu, realisasi non-K/L dilakukan melalui penyaluran subsidi pupuk 6,1 juta ton senilai Rp 42,1 triliun serta bantuan pangan tahap I dan penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pasar (SPHP) senilai Rp 9,8 triliun.
Adapun realisasi melalui transfer ke daerah digunakan untuk penanganan jalan pertanian senilai Rp 4,1 triliun, rehabilitasi jaringan irigasi Rp1,5 triliun, sarana dan prasarana pertanian Rp 653,3 miliar, serta dana ketahanan pangan dan pertanian bagi 1.132 kelompok masyarakat senilai Rp 292,7 miliar. (ANTARA)
