BRIEF.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen menyukseskan program 3 juta unit rumah dengan keterbukaan data base serta bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya.
Kementerian BUMN telah bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam penyediaan lahan-lahan yang berpotensi untuk dibangun hunian transit oriented development (TOD) atau perumahan terintegrasi dengan transportasi umum.
“Untuk perumahan, kita sudah membuka database kita, mana potensi-potensi lahan yang dimiliki kereta api bisa dibangun TOD, itu banyak sekali. Sudah ada enam sampai delapan percontohan, formulanya sudah ada,” ujar Erick di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Ia mengatakan, Kementerian BUMN dan BUMN fokus pada pembangunan TOD untuk mendukung program 3 juta rumah.
Dalam setiap titik TOD, rata-rata bisa dibangun 800-1.000 unit rumah dengan konsep hunian vertikal. Dari jumlah tersebut, 60 persen diperuntukkan bagi rumah non subsidi dan 40 persen rumah subsidi.
Untuk dapat mewujudkan 3 juta rumah tersebut, lanjut Erick, diperlukan perbaikan database dari developer dan notaris. Menurut Erick, hal ini bertujuan agar kasus developer dan notaris nakal, tidak terulang lagi khususnya terhadap rumah-rumah bersubsidi.
“Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang digelontorkan, salah sasaran. Uang rakyat yang 40 persen dipotong dari gajinya, tetapi setelah selesai menyicil, sertitikatnya tidak ada, bahkan yang paling mengenaskan rumahnya belum jadi,” katanya.
Erick juga mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) BTN untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan atau good corporate governence-nya juga harus diperbaiki. Sebab, BTN telah mengayomi hampir 82% dari perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, Erick mendorong BTN untuk menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga penyaluran KPR dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Erick juga mengungkapkan bahwa investor swasta asal Qatar telah berkomitmen untuk membangun 1 juta unit apartemen di wilayah perkotaan Indonesia. Apartemen ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah bawah, dengan harga jual terjangkau antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per unit. Lokasi pembangunan salah satunya adalah bekas Kompleks Anggota DPR di Kalibata, DKI Jakarta, seluas 24 hektare.
Bank milik negara akan mendukung investasi ini melalui penyaluran Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) bagi masyarakat. (Ant/nov)
