BRIEF.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono berkomitmen menempatkan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai agenda prioritas setelah resmi dipercaya memimpin lembaga tersebut.
Sudaryono menegaskan transparansi dan akuntabilitas akan menjadi landasan utama agar program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan tepat sasaran.
Menurutnya, masih ada sejumlah aspek yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari tata kelola hingga sistem pengawasan. Untuk itu, dia berkomitmen mendorong digitalisasi dan sistem yang lebih terbuka untuk meminimalkan potensi pelanggaran.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual atau bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang,” tutur Sudaryono di Istana Negara, Rabu (22/7).
Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis telah dibiayai oleh anggaran negara yang berasal dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Dia menekankan bahwa program tersebut bukan hanya bertujuan menyediakan makanan, tetapi juga memastikan kelompok sasaran seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia memperoleh asupan gizi yang memadai.
Menurutnya, penerapan sistem yang lebih transparan dan berbasis digital akan memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, Sudaryono menilai Program MBG memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional, khususnya di daerah.
Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dinilai dapat menyerap hasil produksi petani, peternak, hingga nelayan sehingga perputaran anggaran negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia berharap program tersebut juga mampu mengurangi persoalan kelebihan produksi yang selama ini menyebabkan sebagian hasil panen maupun produk peternakan tidak terserap pasar.
“Program ini ibarat Pac-Man, jadi apa saja dimakan. Kalau dulu ada yang membuang susu, membuang wortel, atau hasil panen lainnya, insyaallah dengan program ini hal itu tidak akan terjadi lagi. Tinggal urusan distribusi yang kita perhatikan,” katanya
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun keluarganya untuk menawarkan proyek atau menjanjikan kemudahan dalam pelaksanaan Program MBG.
Ia menegaskan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun untuk mengurus proyek, mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maupun meminta imbalan atas nama dirinya.
Apabila menemukan praktik semacam itu, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Sudaryono juga memastikan seluruh proses pengambilan keputusan di lingkungan Badan Gizi Nasional akan dilakukan melalui mekanisme resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan melalui jalur informal.
Tidak hanya itu, untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat, Sudaryono secara tegas menyatakan dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun dapur penyedia makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis.
“Nggak ada, nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur maupun SPPG,” tutupnya. (ayb)
