BRIEF.ID – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan Perintah Eksekutif untuk mengerahkan tambahan 1.500 personel militer AS ke perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat keamanan perbatasan dan mencegah masuknya migran ilegal.
Seperti diberitakan El Pais, penambahan ini melengkapi sekitar 2.200 personel militer aktif dan 4.500 anggota Garda Nasional Texas, yang sudah bertugas di perbatasan. Tugas utama personel tambahan meliputi dukungan logistik, administratif, penyediaan helicopter, dan analisis intelijen untuk membantu patroli perbatasan.
Tentara AS pada umumnya dilarang menjalankan tugas penegakan hukum domestik, sebagaimana dibatasi sebuah undang-undang yang disahkan pada 1878.
Dikutip dari Antara, Kamis (23/1/2025) dalam instruksi yang diteken usai pelantikannya sebagai Presiden AS ke-47, pada Senin (20/1/2025, Trump menyatakan akan memutuskan dalam 90 hari apakah akan memanfaatkan UU Pemberontakan supaya batasan bagi tentara AS bisa dikesampingkan.
Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan, rakyat Amerika telah menunggu saat seperti ini, dimana Departemen Pertahanan benar-benar menangani urusan keamanan dalam negeri secara serius.
“Ini adalah prioritas nomor satu rakyat Amerika. Dan, sang Presiden telah melaksanakannya,” kata Leavitt.
Dia tak menjelaskan lebih lanjut terkait tugas personel baru yang diterjunkan tersebut.
Di hari pertamanya sebagai Presiden AS, Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif untuk menekan masuknya migran, termasuk dengan menyatakan situasi darurat di perbatasan AS-Meksiko.
Demi menjaga perbatasan, Trump memberi wewenang kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, dan Departemen Luar Negeri untuk mengambil semua tindakan yang perlu untuk secara segera mencegah, memulangkan, dan mengusir orang asing ilegal di sepanjang perbatasan selatan AS.
“Melalui kewenangannya, Presiden Trump lebih lanjut membatasi akses terhadap ketentuan imigrasi yang memungkinkan orang asing ilegal yang terlibat dalam invasi di sepanjang perbatasan selatan AS untuk menetap di AS, termasuk suaka,” demikian pernyataan Gedung Putih. (nov)
