BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo, pada Senin (11/12/2023) meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, dalam upaya pemerintah untuk mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta.
“Ini kita harapkan banjir di Jakarta bisa berkurang kurang lebih 62%,” ucap Presiden.
Ia menuturkan bahwa sejumlah langkah berkesinambungan telah dilakukan oleh pemerintah dari hulu hingga hilir untuk mengurangi banjir di wilayah Jakarta. Presiden memaparkan di antaranya adalah pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, Sodetan Ciliwung, hingga normalisasi Sungai Ciliwung.
“Di hulu telah kita selesaikan dua bendungan, Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, ini sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Kemudian turun Sodetan Ciliwung ini juga akan mengalirkan air dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, dan juga meneruskan lagi normalisasi Sungai Ciiliwung yang tinggal kurang lebih 17 kilometer,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa Stasiun Pompa Ancol Sentiong tersebut menghabiskan anggaran pembangunan senilai Rp481 miliar dan menjadi stasiun pompa air terbesar di Indonesia.
“Kita harapkan ini akan, stasiun pompa ini akan mengurangi banjir yang ada di tujuh kecamatan di DKI Jakarta,” imbuhnya.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menuturkan, Stasiun Pompa Ancol Sentiong memiliki 5 pompa yang akan beroperasi dengan kapasitas setiap pompanya yakni 10 meter kubik per detik dan akan melayani tujuh kecamatan.
“Mulai dari Kecamatan Pademangan, kemudian Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Senen, Kecamatan Matraman, Kecamatan Tanjung Priok, dan Kecamatan Cempaka Putih,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bob juga menjelaskan bahwa luas wilayah yang akan direduksi banjirnya melalui sistem pompa air tersebut yakni 879 hektare dari total layanan seluas 2.500 hektare.
Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
